Prof. Hamqa Haq Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia
Genial - Seperti diketahui bahwa izin ormas Front Pembela Islam (FPI) telah berakhir sejak 20 Juni 2019 dan sampai sekarang belum mendapat perpanjangan dari kemendagri sejak Bapak Tjahyo Kumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. 

Pada era masa jabatan kedua Presiden Jokowi timbul gonjang -ganjing soal izin FPI. Hal ini karena tiga institusi kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Agama belum mencapai kesepakatan dalam hal pemberian izin tersebut. 

Ada isu bahwa Menteri Agama telah memberi rekomendasi perpanjangan izin hanya dengan alasan ormas bahwa FPI telah menyatakan kesetiaan pada Pancasila dan NKRI, tanpa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ormas tersebut.

Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) sebagai ormas PDI Perjuangan dalam keterangan persnya menyampaikan beberapa alasan utama mengapa perpanjangan izin ormas FPI harus ditolak oleh pemerintah, pertama menurut visi dan misi ormas FPI sebagaimana tercantum dalam Anggaran AD/RT – nya, ormas tersebut memperjuangkan penerapan NKRI bersyariah dibawah naungan Khilafah Islamiyah. 

Tujuan tersebut sangat jelas bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan tegaknya NKRI karena konsep khilafah baik dalam bentuk khilafah lokal (Negara Islam Indonesia) maupun khilafah internasional, dengan sendirinya menghendaki perubahan dasar negara Pancasila dan pembubaran NKRI itu sendiri. Dengan demikian pemerintah dan rakyat Indonesia yang setia pada ideologi dan Dasar Negara Pancasila, dan tegaknya NKRI seharusnya menolak perpanjangan izin FPI tersebut.

Selanjutnya, Dalam rekam jejak FPI, baik elektronik maupun tertulis, ditemukan sejumlah pernyataan dari ormas tersebut yang memberikan dukungan moril dan politik terhadap perjuangan ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) di Timur Tengah untuk membentuk Khilafah Islamiyah Internasional. 

Sementara dunia internasional telah menetapkan ISIS sebagai organisasi atau gerakan teroris internasional yang disejajarkan dengan gerakan lainnya seperti Al-Qaidah. 

"Bagi Negara Republik Indonesia yang tetap concern dalam pemberantasan teroris maka seharusnya seluruh ormas dan gerakan yang memberi dukungan terhadap teroris langsung atau tidak langsung, harus dibubarkan karena bertentangan dengan kepentingan nasional NKRI dan perdamaian internasional," tegas Prof. Hamqa Haq Ketua Umum PP Bamusi.

Imam besar FPI, Habib Riziq Shihab juga menolak legalitas pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang telah dilantik oleh MPR RI sebagai pemerintahan yang sah secara konstitusional. 

"Untuk itulah maka ormas FPI sesuai dengan prinsip imam besarnya masih memperjuangkan adanya alternatif pemerintahan yang sah menurut mereka. Prinsip tersebut sangat jelas dapat menjadi sumber terjadinya gerakan pemberontakan dan makar terhadap pemerintahan yang sah," lanjut Prof. Hamqa Haq. 

Bagi Bamusi, bersama segenap bangsa Indonesia yang setiap pada konstitusi, pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah sah secara konstitusional, sehingga segala bentuk gerakan yang mengarah pada penolakan dan pemberontakan terhadapnya harus dibubarkan oleh pemerintah.

"Kami dari Bamusi sebagai ormas PDI Perjuangan meminta kepada Menkopulhukam dan Mendagri serta menteri Agama untuk tidak memperpanjang izin ormas tersebut," Pungkas Prof Hamqa Haq menutup keterangan persnya. (Mil)

You may also like