Diskusi Publik bertema “Menangkal Radikalisme di Lingkup BUMN”, yang digelar di VIP Room Sirih Merah, Jakarta Pusat, Sabtu, (21/12). Foto: istimewa
Genial - Sobat Genial, Fenomena Radikalisme akut dan Ektremis religius yang mewabah hingga ke BUMN, menguji kekuatan persatuan bangsa dalam payung NKRI.

Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Selain meningkatkan kesadaran akan bahaya gerakan kelompok-kelompok radikal, yang mengancam kedaulatan bangsa, lingkungan BUMN juga harus segera dibersihkan dari gerakan-gerakan radikalisme.

Semua harus dibenahi, untuk posisi BUMN harus dipertegas. Tidak boleh posisi BUMN diisi oleh orang-orang yang sudah terdoktrin ideologi radikalisme ekstremis. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bidang Ekonomi PP GP Ansor, Sumantri Suwarno dalam Diskusi Publik bertema “Menangkal Radikalisme di Lingkup BUMN”, yang digelar di VIP Room Sirih Merah, Jakarta Pusat, Sabtu, (21/12).

Diskusi publik ini menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan seperti, Mantan Narapidana Teroris Sofyan Tsauri, Pakar Politik Universitas Airlangga, Haryadi, Ketua Bidang Ekonomi PP GP Ansor, Sumantri Suwarno,Pengamat Intelijen Ridlwan Habib.

Sofyan Tsauri mengungkap, arus gelombang radikalisme di Indonesia harus dicermati dengan baik. Sebab, gerakan kelompok ekstremis tidak hanya dari satu aliran namun berbagai aliran. Seperti Kelompok wahabi dan al-qaeda. 

“Kelompok-kelompok ekstremis cenderung eksklusif. Sebagai mantan teroris saya memahami betul.gerakan-gerakan ekstremis religius,” ungkapnya. 

Terkait awal dari radikalisme menyasar pada seseorang, mantan teroris itu menjelaskan, ada doktrin yang sangat keras dibenturkan dalam diri seseorang yang dijadikan target. Straeginya, kontra narasi dan kontra radikal. 

“Ekstremis religius tidak akan bisa menerima narasi atau pandangan dari kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan. Selain itu, narasi media-media yang dianggap tidak berafiliasi dengan gerakan mereka pun tidak akan dibaca,” katanya. 

Saat ini, lanjutnya, yang menarik adalah produksi narasi kebangkitan islam lemah.  Fenomena kebangkitan islam yang lemah menjadi momok yang menyasar kalangan muda. Sehingga narasi-narasi hoax terkait kriminalisasi ulama cepat direspon tanpa dikaji dahulu kebenarannya. 

Selanjutnya, Pengamat Intelijen Ridlwan Habib menegaskan, pemerintah saat ini sudah berlaku adil dalam menyisir gerakan radikal ekstremis. 

“Negara sudah berlaku baik untuk menyisir semua gerakan radikalisme/ekstremis. Pemerintah tidak hanya menyasar dalam tataran radikalisme islam ekstremis. Namun semua golongan," tegasnya.

Kedua, tambahnya, staf BUMN yang sudah terpapar radikalisme, tidak bisa hanya disebut radikal. Namun harus sampai pada identitas pribadi sehingga bisa dipetakan dari jaringan mana.

Dalam konteks pencegahan gerakan radikalisme yang berdiam di BUMN, pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi mempertegas bahwa, kelompok radikalisme ekstremis harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. 

Selain itu, untuk mendekteksi kucuran dana yang ditujukan kepada kelompok radikal, Haryadi memandang, potensi terpapar radikalisme di tubuh BUMN bisa dilihat dari aliran dana CSR. Dari situ bisa dilihat kucuran dananya untuk kelompok atau organisasi radikal ekstremis. (Mil)

You may also like