Istimewa
GENIAL.ID, Opini -  Sevisi dengan keinginan presiden dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk merealisasikannya maka perlu dilakukan evaluasi kinerja kabinet dan mewujudkan regulasi/program kementrian lembaga untuk  pemulihan dan percepatan ekonomi dalam masa dan setelah pandemi Covid-19 yang melanda hampir belahan bumi tak terkecuali bangsa kita.

Proyeksi Pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 itu di angka 4,5% - 5,5%. Beberapa Lembaga internasional juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti IMF,  pada tahun 2020 akhir pertumbuhan ekonomi nasional itu di angka (-0,3%) dan di  di tahun 2021 di proyeksi (6,1%). Word Bank memprediksikan bahwa ekonomi indonesia akan tumbuh di penghujung di 2020 di angka (0,0%) dan di tahun 2021 pada posisi (4,8%) sedangkan menurut proyeks ADB pada akhir 2020, ekonomi kita tumbuh di angka (-1.0%) dan di tahun 2021 pada posisi (5,3%). Angka angka ini sangat dimungkinkan jika tata kelola manajemen Kabinet Kerja Jokowi-Ma'aruf di kementerian/lembaga benar-benar terfokus dan profesional dalam mengakselerasikan antara kebijakan dan gerak langkah program demi mewujudkan misi presiden.

Untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerja cepat dari kementerian/lembaga. Perlu dilakukan evaluasi di internal kabinet terkhusus sektor ekonomi. Pengamatan kami dari ISMEI,  kinerja kementrian  selama pandemi ini kurang maksimal dalam melaksanakan visi presiden. dalam gerak langkahnya,  kementrian/Lembaga  terlihat kurang penguasaan dalam memimpin kementrian/lembaga yang di pimpinnya sehingga program yang dikeluarkan tidak terarah dengan baik, terlihat tidak menguasai apa yang harus dilakukan sehingga perannya dalam memimpin kementrian dan lembaga nyaris tak berhasil. Pengalaman yang minim, keahlian yang kurang menyebabkan kinerja kementriannya kurang maksimal.

Dalam masa masa pandemi seperti sekarang ini,  sorotan publik banyak tertuju pada kinerja Pemulihan Ekonomi Nasional dan tentunya  pada Kabinet Kerja yang mengurusi persoalan ekonomi.  Kita lihat kondisi yang terjadi pada saat ini pada Kementerian BUMN dalam Memanajemen Perusahaan Plat Merah itu. Ada beberapa BUMN yang merugi selama 2020  seperti PT. Pertamina 11,33 T, PLN 38,88 T, PT. Angkasa Pura 1 40 M, PT. Antam 281 M, PT. KAI 3,4 T. Dan ada beberapa BUMN yang tidak stabil/sakit pada tahun ini, hingga saat ini belum ada upaya yang dapat kita lihat dengan baik yang dilakukan oleh Kementrian BUMN, penempatan manajemen yang kurang tepat dan tidak profesional adalah salah satu penyumbang kegagalan BUMN tersebut mencapai targetnya. Di kasus Jiwasraya contohnya,  nasib pemegang polis belum jelas hingga saat ini dan masih banyak keruwetan BUMN yang lainnya.

Kinerja Kementerian Perdagangan perlu di evaluasi. Kita lihat sekarang Pasar dalam negeri dipenuhi oleh barang barang import. bahkan sayurpun kita import  yang nilainya ditaksir hingga 11,5 T. Import buah buahan, import daging, dan gula. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Perdagangan lebih mengedepankan import ketimbang mendorong kemandirian masyarakat dalam negeri untuk memproduksi kebutuhannya sendiri di tengah pandemi Covid-19 ini.

Jika hal ini terus berlanjut dalam masa-masa sulit seperti ini,  khawatirnya target PEN dari sektor perdagangan tidak akan tercapai sebab masyarakat harusnya memetik hikmah dibalik pandemi ini agar tidak terlalu mengandalkan impor dan seyogianya harus meningkatkan produk dalam negeri. Hal ini menyebabkan banyaknya industri dalam negeri tidak mampu bertahan apalagi kondisi saat ini dengan adanya pandemi justru menambah beban para industri dalam negeri. 

Kurang lebih 60% dari 40 ribu Industri tutup sejak 2020 ini, merumahkan puluhan ribu karyawan, hingga PHK ribuan pegawai. Jika ini terus berlanjut, bisa-bisa seluruh kebutuhan dalam negeri dipenuhi oleh import sehingga industri dalam negeri tidak akan dapat bertahan lama lagi akibat pandemi ini. Peran Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian dalam hal ini  sangat dibutuhkan, namun sejauh ini belum mengambil tindakan yang  signifikan.

Langkah taktis dalam mengelola kebijakan untuk keluar dari kondisi saat ini belum kelihatan walaupun mungkin sudah ada tapi belum nampak hasilnya. Dibutuhkan Kerjasama dan kolaborasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan volume  ekspor kita atau paling tidak bisa menekan laju impor.  Sebab industri dalam negeri tumbuh sehat dan ini berimplikasi juga terhadap serapan tenaga kerja lokal dan bisa menekan jumlah pengangguran dan PHK. 

Di Sektor Koperasi dan UKM saat ini sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit, pertama terdampak oleh pandemik, kedua diterpa barang barang Import. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kementrian Koperasi dan UKM justru malah mengambil langkah untuk bekerja sama dengan platform digital BliBli.com. usaha kementrian Koperasi dan UKM dalam membesarkan UKM serta membawa Koperasi dan UKM untuk Go digital memang baik, Tapi mesti diperhitungkan apakah lebih besar potensi pengembangan UMKM lokalnya atau lebih banyak produk luar dalam market place digital itu berkedok UMKM lokal serta terutama deviden bagi negara.

Alangkah baiknya jika pemanfaatan SMESCO untuk mengambil peran disitu aga target dalam memanfaatkan UMKM kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita terwujud dalam masa masa sulit seperti ini. 

Dalam hal koordinasi antara kementerian/lembaga menurut kami tumpang tindih. Saran dari kami,  alangkah baiknya jika urusan investasi dikembalikan di bawah koordinasi Kemenko Perokonomian, dan Kementrian Maritim bisa fokus untuk mengurus potensi-potensi kemaritiman dan permasalahan kemaritiman kita. Ini sebagai upaya gerak cepat dalam wilayah koordinasinya sebagai langkah percepatan ekonomi. 

Dalam data yang kami himpun, realisasi investasi pada triwulan II 2020 lebih rendah atau turun 8,9% dibandingkan triwulan I 2020 yang tercatat sebesar Rp210,7 triliun (PMDN Rp112,7 triliun, PMA Rp98,3 triliun) Jika dilihat secara year on year (yoy), realisasi investasi triwulan II 2020 turun 4,3% atau Rp 191,9 T dari Rp 200,5 T pada tahun 2019. Dari angka ini menunjukkan bahwa kinerja kementrian/lembaga terkait masih perlu kerja extraordinary dan sinkroniasi antar kementerian/lembaga memang harus tepat dan sesuai tupoksi. 

Perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut dari Presiden dari hasil evaluasi itu terhadap para pembantunya. Evaluasi kabinet kerja guna untuk memperbaiki kementrian kita yang saat ini sedang tidak sehat, kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengalaman dalam memimpin kementrian/lembaga sehingga tidak adanya langkah/kebijakan yang taktis untuk menyelasaikan permasalahan permasalahan yang terjadi saat ini.

Dalam evaluasi ada reward dan ada pula punishment itu hal yang wajar. Kementerian/Lembaga butuh penyegaran ide-ide yang baru agar bisa berkembang dengan baik yang tentunya meneruskan program yang sudah ada,  dan membuat program baru untuk percepatan pemulihan ekonomi dalam masa pandemi dan setelah pandemi ini. Dibutuhkan orang yang memliki kompotensi dan pengalaman yang luas dalam mengelola kementrian/lembaga.

Untuk mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Di Tahun 2021 sesuai harapan Presiden, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor :
1. Keberhasilan Penananganan Covid-19 ditunjang dari efektivitas penanganan Covid-19 dan ketersediaan vaksin di tahun 2021
2. Akselerasi reformasi ditunjang dari reformasi untuk produktivitas daya saing dan iklim investasi, Omnibus Law yang berpihak pada harapan rakyat khususnya para pekerja, reformasi anggaran dan lembaga pengelola.
3. Dukungan ekspansi fiskal dalam melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat tercapai melalui dukungan demand dalam penguatan bansos dan BLT, dukungan dari sisi suply fokus pada insentif pajak serta bantuan kredit dan pinjaman bagi UMKM dan Koperasi
4. Pertumbuhan ekonomi global dengan antisipasi dan langkah strategis dalam melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global meskipun masih dalam kondisi ketidakpastian.
5. Dorongan pertumbuhan Industri dalam negeri mulai dari Hulu hingga Hilir,  Peningkatan Volume Ekspor,  Peningkatan pelaku, Volume dan kwalitas produk produk UMKM yang berorientasi pemanfaatan digital market place, Peningkatan Investasi dalam negeri yang pasti akan mempengaruhi serapan tenaga kerja dan mengurangi angka Pengangguran dan tentunya ini semua akan bermuara ke peningkatan sektor konsumsi rumah tangga melalui daya beli masyarakat yang meningkat terhadap produk produk lokal. Ini upaya mendongkrak sektor konsumsi sebagai penyumbang terbanyak pertumbuhan ekonomi kita.

Kami dari Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) berharap kepada pemerintah dalam hal ini Presiden jika hendak melakukan reshufle kabinetnya guna untuk mengatasi permaslahan yang ada pada saat ini, harus benar-benar berdasarkan hasil atas evaluasi kinerja dari menteri di kementerian/lembaga terkait terkhusus bidang ekonomi. [*]

*Oleh:  Wahyu
Penulis adalah Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia  (ISMEI)  2018-Sekarang


You may also like