Apridhon Rusadi (Peneliti Sindikasi Indonesia Maju ) 
Genial- Perubahan sebuah struktur dalam suatu organisasi adalah sesuatu yang wajar, karena diharapkan perubahan tersebut bisa menemukan formulasi organisasi yang lebih baik. Perubahan bisa bermakna beralihnya suatu keadaan yang berlaku saat ini ke kondisi yang akan datang guna peningkatan efektivitas. Perubahan juga akan memberikan kesempatan sebuah organisasi melakukan reorganisasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja dari sebelumnya.

Bentuk reformasi birokrasi di negara berkembang dilakukan melalui dua strategi, yaitu merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi, dan menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia, serta relasi antar negara dan masyarakat (Desiana, 2014). Perubahan organisasi juga dapat terdiri dari proses penyusunan kembali struktur yang ada dan menciptakan struktur yang baru (Hutchison dalam Weeks, Roberts, Chonko, & Jones, 2004).

Belum lama ini, presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang restrukturisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berlaku aktif mulai tanggal 31 Desember 2019. Peraturan Presiden ini terkait dengan reorganisasi struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diharapkan akan lebih mengefisiensikan kinerjanya.

Apakah fokus pendidikan non formal dalam restrukturisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan diterapkannya Peraturan Presiden No 82 tahun 2019 tersebut akan berkurang? ternyata dengan lahirnya Peraturan Presiden tersebut, manajemen pendidikan Indonesia akan disusun secara berjenjang dan terdapat peningkatan akses dan kualitas pendidikan non formal dalam struktur organisasi Kemendikbud yang baru. Dalam reorganisasi Kemendikbud, terdapat sinkronisasi kebijakan untuk percepatan pencapaian pendidikan non formal dengan diterapkannya integrasi dengan struktur pendidikan berjenjang.

Jadi, dalam rangka menjamin agar mutu pendidikan non formal bisa setara dengan pendidikan formal dan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan tuntutan perkembangan zaman. Maka perlu dilakukan pembauran dalam pembinaannya oleh Kementerian. Sinkronisasi diharapkan akan tercapai dengan dipadukannya pendidikan non formal kedalam struktur organisasi direktorat pendidikan berjenjang.

Selain itu kebijakan restrukturisasi adalah sebuah komitmen dari Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan cara memangkas eselon III dan eselon IV serta mengalihkannya menjadi jabatan fungsional sehingga diharapkan terciptanya tata organisasi yang tidak kaku, lebih cair dan dinamis. Sehingga akan meningkatkan fleksibelitas organisasi dalam membina pendidikan formal maupun non formal secara bersamaan.

Kedepan dengan diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Restrukturisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang OTK Kemendikbud, akan terjadi keterpaduan penanganan pendidikan formal dan non formal dalam setiap direktorat. Di dalam Permendikbud disebutkan terkait keterpaduan pendidikan non formal dan pendidikan formal, diantaranya: pendidikan kesetaraan untuk mengatasi anak sekolah yang tidak sekolah terintegrasi dalam Direktora PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, dan Direktorat SMK. Pendidikan keaksaraan untuk memberantas buta huruf dan memperkenalkan calistung terintegrasi dalam Direktorat SD.

Untuk pendidikan keluarga dan pendidikan kepemudaan karena sifatnya lintas unit dan merupakan strategi baru kementerian dalam cakupan yang lebih luas ditangani oleh Pusat Penguatan Karakter. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan pemberdayaan perempuan karena bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja atau yang sudah bekerja atau untuk dipergunakan bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat dipadukan dalam Direktorat SMK.

Dengan integrasi dan keterpaduan pendidikan yang diterapkan pemerintah saat ini, hasil pendidikan non formal akan dapat dihargai setara dengan pendidikan formal dengan melalui penyetaraan standar yang mengacu kepada standar pendidikan nasional.

Terlihatlah komitmen pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan reformasi tatakelola menuju efesiensi kelembagaan. Upaya pemerintah dalam menghadirkan perampingan organisasi dalam rangka untuk fokus pada output pendidikannya bukan pada birokratisasinya.

Masyarakat tidak perlu risau dalam menyikapi perampingan birokrasi di lembaga kementerian yang mengurusi pendidikan ini. Karena di sisi lain kita mesti melihat ada spirit yang dibangun pemerintah dalam memberikan alternative cara pandang dalam melihat pendidikan di era distrupsi saat ini.

Menghadirkan pendidikan yang layak bagi masyarakat adalah kewajiban negara, karena pendidikan adalah hal yang penting untuk mewujudkan generasi emas. Pendidikan bukan hanya berfungsi untuk merubah pola pikir semata tetapi juga pola kerja seseorang sehingga keseimbangan antara kepintaran akademik dan kesiapan menghadapi persaingan global perlu menyetarakan kualitas pendidikan formal dan non formal.**

 

*Apridhon Rusadi

Peneliti Sindikasi Indonesia Maju

 

You may also like