Genial - Presiden tidak perlu melakukan rapat terbatas kabinet terkait eks WNI anggota ISIS.

Bahkan berbagai instansi perlu segera menghentikan untuk memikirkan berbagai opsi ataupun skenario dalam memulangkan eks WNI anggota ISIS.

Ada paling tidak tiga alasan untuk ini.

Pertama, tidak ada desakan dari manapun agar pemerintah menerima eks WNI anggota ISIS.

PBB tidak melakukan desakan. Demikian pula Negara Suriah atau Irak.

Lalu untuk apa pemerintah mewacanakan pengembalian atau tidak eks WNI anggota ISIS?

Kedua mengingat UU Kewarganegaraan tegas menentukan para eks WNI ini telah kehilangan kewarganegaraan maka tidak ada kewajiban negara untuk melakukan evakuasi ataupun pemulangan terhadap mereka.

Mereka bukanlah warga negara dan tidak seharusnya uang negara digunakan untuk kepentingan bukan warga negara.

Terakhir, pemerintah tidak perlu disibukkan dengan wacana yang justru dapat mendeligitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Ini berbeda bila PBB, Suriah atau Irak yang meminta Indonesia memikirkan eks warga negaranya yang sedang ditahan.

Dalam konteks demikian tentu rapat terbatas kabinet perlu dilakukan dan berbagai skenario perlu dimunculkan.*
 

*Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional UI

You may also like