Diah Purwitasari
GENIAL.ID, Opini - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah agenda rutin setiap tahun yang biasa dilakukan di setiap sekolah. Namun tahun ini terasa berbeda dibandingan dengan tahun sebelumnya. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa perubahan teknis dan tata cara dalam pelaksanaannya, demi untuk menghindari wabah tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat Covid-19, terdapat dua poin dalam penerimaan peserta didik baru. Pertama, Dinas pendidikan dan sekolah menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah.

Kedua, PPDB jalur prestasi (non zonasi dan non afirmasi) menggunakan akumulasi nilai rapor selama lima semester terakhir, dan/atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.

Setelah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah sekarang sedang mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan skenario new normal disegala sektor termasuk pada sektor pendidikan. New normal atau kenormalan baru, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud yaitu keadaan normal yang baru (belum pernah ada sebelumnya).

Dalam kenormalan baru ini masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup berdampingan dengan Covid-19 yang hingga saat ini belum ditemukan vaksinnya. Dari sisi dunia pedidikan, diterapkannya kenormalan baru berarti semua pihak yang berkepentingan di dunia pendidikan harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Setiap melakukan kegiatan dengan selalu mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditentukan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 44 Tahun 2019 pasal 11 dinyatakan bahwa PPDB dilaksanakan melalui 4 jalur. Pertama adalah jalur Zonasi. Jalur zonasi adalah penerimaan pendaftaran siswa baru yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dari sekolah. Kuota minimal penerimaan siswa 50% dari daya tampung sekolah. Jalur kedua adalah afirmasi. Jalur ini ditujukan bagi siswa yang tidak mampu. Kuota penerimaan siswa minimal 15 % dari kapasitas penerimaan di sekolah.

Ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Kuota maksimal 5 % dari daya tampung sekolah. Sedangkan jalur keempat adalah jalur prestasi. Jalur ini diperuntukan bagi siswa berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri favorit pilihannya. Kuota penerimaan siswa melalui jalur ini maksimal 30% dari kapasitas sekolah.

Beberapa daerah di Indonesia sudah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan teknis PPDB yang sesuai dengan Permendikbud. Namun petunjuk teknis ini juga tak luput dari perhatian masyarakat. Salah satunya ibu Mira, warga DKI Jakarta. Orang tua siswa yang anaknya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. “Saya mendukung PPDB di Jakarta melalui sistem daring, namun dalam pelaksanaannya tetap harus transparan, adil dan objektif”, ujarnya.

Sejauh ini, sistem yang berjalan sudah cukup transparan. Orang tua siswa dapat melihat nilai anaknya dan ada di peringkat berapa anaknya sementara dalam seleksi PPDB daring. “Saya berharap agar kuota jalur prestasi ditambah dan kuota jalur zonasi dikurangi. Juknis PPDB di DKI Jakarta jenjang SMA menyatakan bahwa seleksi jalur zonasi dilihat dari umur. Bagaimana mungkin kerja keras belajar siswa selama 3 tahun di SMP akhirnya harus kalah dengan yang usianya lebih tua?” tanyanya.

Terlepas dari semua itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah pasti sudah mengkaji setiap langkah dalam mengambil keputusannya. Selain mengikuti arahan dari Kemdikbud, peraturan/kebijakan yang dibuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan PPDB tahun ini hendaknya selaras. Seperti diketahui bahwa untuk sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan non formal, SD dan SMP berada dalam kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten. Sedangkan SMA/SMK berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi.

Implementasi pelaksanaan PPDB dalam memasuki kenormalan baru harus memperhatikan keadaan wilayah setempat. Apabila wilayah tersebut masuk kedalam zona merah, maka pelaksanaan PPDB secara daring perlu dilakukan sebagai upaya menghindari dan memutus rantai penyebaran virus. Sedangkan jika wilayah masuk kedalam zona kuning dan zona hijau, teknis pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui daring, luring ataupun menggabungkan keduanya.

Sekolah yang melaksanakan PPDB secara luring diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap orang yang masuk ke dalam lingkungan sekolah wajib memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan/ hand sanitizer, penyemprotan desinfektan dan melakukan physical and social distancing.

Pelaksanaan PPDB dalam situasi kenormalan baru memerlukan kerjasama yang baik dari semua pihak. Namun, faktor kesehatan dan keselamatan tetap menjadi yang utama. Selain itu proses pelaksanaan PPDB harus dilakukan berdasarkan  nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sehingga memuaskan semuanya.

Tentu kita semua berharap, wabah Covid-19 segera berlalu, sehingga proses belajar mengajar pada ajaran baru 2020/2021 dapat berjalan normal. Apabila semua sudah berjalan dengan normal maka para siswa baru dapat bertemu langsung dengan guru dan teman-teman barunya. (*) 


*) Diah Purwitasari
Praktisisi Pendidikan dan alumni Pasca Sarjana UHAMKA


You may also like