Basirun Samlawi (Dosen STAI As-Syafi’iyah Nabire Papua)
Genial - Beberapa waktu yang lalu beredar postingan yang ditulis oleh Diana Cristiana Da Costa Ati, seorang  Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT) Kabupaten Mappi, Propinsi Papua yang berjudul Coretan Pena Sang Pendidik Di Ujung Timur Nusantara, Untukmu Bapak Nadiem Makarim, yang dimuat pada laman berita meteorpublik.com.  Ia bercerita tentang perjuangannya sebagai seorang guru dan kondisi Pendidikan di Kabupaten Mappi Papua yang masih memprihatinkan sehingga menuntut perhatian khusus dari Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Cerita tentang kondisi Pendidikan kita yang masih memprihatinkan bukanlah hal yang baru. Jangankan di daerah 3 T ; terpencil, terluar dan terjauh, di pulau Jawa saja kondisi tersebut masih sering kita temukan. Selama Nopember 2019 saja, tercatat sudah 3 bangunan SD di wilayah Jawa Timur ambruk, yakni di Nganjuk, Pusuruan dan Jombang. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hampir semua urusan pemerintahan di negeri ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, kecuali tiga urusan, yakni urusan politik luar negeri, keuangan dan agama. Bidang pendidikan termasuk salah satu urusan yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi Kabupaten dan Kota.

Pakar Pendidikan, Sutari Imam Barnadib (1989) mengatakan, faktor-faktor untuk terjadinya proses Pendidikan adalah ; tujuan, pendidik, anak didik, alat, dan lingkungan (mileu). Jika salah satu faktor tersebut hilang, maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik. Yang dimaksud dengan pendidik adalah orang-orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan seluruh potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik anak didik.  Pendidik utama bagi anak didik adalah orangtua. Sebab, orang tua adalah orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, karena orangtualah yang mengetahui karakteristik anak sejak usia awal.

Salah satu strategi dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan mempersiapkan dan meningkatkan kesejahteraan guru. Landasan konsitusional untuk mensejahterahkan guru telah kuat. Disamping UUD 1945, juga UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.

Pemerintah juga terus meningkatkan anggaran Pendidikan. Tahun 2018 anggaran Pendidikan mencapai Rp. 444,1 triliun dari total Rp. 2.220,1 triliun belanja negara (npd.kemdikbud.go.id). Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Strategi meningkatkan kesejahteraan kepada guru juga terus dilakukan oleh pemerintah. Kepada guru bersertifikat pendidik, diberikan tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok per bulan. Sementara bagi guru yang belum bersertifikat, diberikan tambahan penghasilan atau insentif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Bagi guru yang mengajar di daerah khusus, diberikan pula tunjangan khusus yang diharapkan dapat membantu meringankan beban guru menghadapi kerasnya perjuangan mendidik siswa di daerah yang sangat tertinggal atau tertinggal. Guru garis depan (GGD) juga termasuk dalam penerima tunjangan khusus ini.

Ada pula insentif yang diberikan kepada guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) serta guru yang ditugaskan mengajar di Malaysia. Tujuan pemberian insentif adalah untuk memberikan kesejahteraan dan penghargaan dalam bentuk uang, serta meningkatkan kinerja guru sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Namun, dalam perjalanannya, penyaluran tunjangan bagi guru tak jarang menemui masalah. Masalah itu misalnya tidak sinkronnya data guru yang diinput operator sekolah dengan yang ada pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Tidak samanya data yang ada menyebabkan data menjadi tidak valid hingga berakibat pada tidak tercantumnya nama guru penerima tunjangan dalam Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang terbit setiap semester. Apabila nama guru tidak tercantum dalam SKTP, maka pemerintah tidak berwenang menyalurkan tunjangan tersebut. Karena itulah pembenahan layanan administras terus ditingkatkan, agar kesejahteraan guru dapat dirasakan manfaatnya.

NPD Papua

Dalam kontek Pemerintah Daerah Provinsi Papua, data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Papua tahun 2018 menyebutkan ; alokasi dana Pendidikan dari APBD Papua sangat rendah, yakni hanya 2,27 persen. Bandingkan dengan Sumatera Barat yang mengalokasi 21,70 persen dana APBD untuk sektor Pendidikan.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua pada angka 59,09 di bawah angka rata-rata nasional yang mencapai 70,81.

Data rasio Pendidikan antara guru dan siswa di Papua ; SD 1 : 30, SMP 1 : 18, SMA : 1 : 16 dan SMK 1 : 12. Sedangkan untuk rombongan belajar dibandingkan siswa adalah SD 1 : 25, SMP 1 : 29, SMA : 1;28 dan SMK 1: 23. Rasio guru PNS dibandingkan dengan siswa; SD 1 : 66, SMP 1 : 33, SMA, 1 : 27 dan SMK 1: 24. Dan rasio kelas dibandingkan dengan rombongan belajar, SD 1 : 1, SMP 1 : 1, SMA : 1 : 1 dan SMK 1 : 1.

Data tersebut menggambarkan potret Pendidikan Daerah Papua. Untuk merubah agar potret tersebut menjadi lebih baik, Pemerintah telah berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan di Papua secara maksimal, antara lain melalui dana otonomi khusus. Hanya memang masih perlu ditingkatkan lagi, terutama pada aspek kualitas dan jangkauan sebarannya. Sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata. Karena itu, perlu komitmen dan tekad yang kuat dari Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kota di seluruh Papua untuk meningkatkan anggaran Pendidikan secara maksimal. Agar sarana dan prasarana Pendidikan memadai yang bermuara pada meningkatnya kualitas sumber daya rakyat Papua.

Hal ini sangat relevan dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni SDM unggul Indonesia maju dan visi Presiden Jokowi periode kedua yang memfokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia, setelah sebelumnya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Hasilnya bisa kita lihat tak ada lagi disparitas harga BBM antara di Papua dan Jawa. Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara terus dibenahi, agar Papua sejajar dengan daerah lainnya.

Karena itulah, kerja keras seluruh komponen bangsa sangat diperlukan untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika. Wallahua’lam.

Penulis: Basirun Samlawi (Dosen STAI As-Syafi’iyah Nabire Papua)

You may also like