Amilan Hatta
GENIAL.ID, Opini -  Sejak tiga pekan terakhir ini, kita disuguhkan oleh pemberitaan media tentang mundurnya beberapa ormas keagamaan dan organisasi profesi dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Proses verifikasi administrasi sebelumnya yang dituding mengundang rasa kecewa lembaga seperti NU, Muhammadiyah hingga PGRI tak ayal membuat organisasi-organisasi tersebut menyatakan diri mundur dari program POP.

Sebut saja Muhammadiyah misalnya, ormas ini enggan terlibat dengan program yang dianggap tidak transparan dan memiliki indikasi bermasalah. Mereka berpandangan sejumlah organisasi yang tidak layak justru lolos mendapatkan pendanaan Program Organisasi Penggerak, bahkan memperoleh kategori Gajah. 

Istilah Gajah di atas merujuk salah satu kategori pendanaan dalam Program Organisasi Penggerak. Program ini merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud yang bertujuan memberi pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Sementara itu, mengutip dari laman resmi Nu.or.id, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU KH Arifin Junaidi menilai konsep POP yang diluncurkan oleh Kemendikbud tidak matang. Setidaknya ada tiga hal yang ia nilai berpotensi menjadi masalah besar dan menjadikan POP ini patut untuk dievaluasi.

Pertama, tidak jelasnya organisasi yang bisa mengajukan usulan untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan program. Banyak organisasi yang tidak jelas dan tidak memiliki kredibilitas di bidang pendidikan yang lolos dalam program ini mulai dari semisal lembaga, paguyuban, organisasi alumni, zakat, budaya dan lain sebagainya. Menurutnya lebih banyak lembaga yang tidak jelas kredibilitasnya dari pada yang jelas. Kedua, prosedur seleksi menurutnya juga tidak jelas. Hal ini terlihat dari kurang konsistennya mekanisme rekrutmen dan terkesan menjadikan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah sebagai legitimasi agar program ini tampak memiliki kualitas.

Ketidakjelasan POP yang ketiga, lanjutnya, adalah efektivitas program yang harus dijalankan di tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Berbagai program seperti workshop dan program lainnya harus dilaksanakan dalam waktu terbatas. 

Sedangkan PB PGRI mengatakan alasan mundur karena berbagai pertimbangan di tengah pandemi virus corona, dana POP seharusnya bisa digunakan untuk menunjang kebutuhan infrastruktur sekolah, guru, dan murid.

Kemudian, PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Mengingat waktu pelaksanaan yang singkat, mereka menilai tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga bisa timbul akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Di samping itu, mereka juga menilai kriteria penetapan dan pemilihan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. Tapi, sama halnya dengan ormas lainnya, PGRI berkomitmen akan tetap memajukan pendidikan di tanah air.

Mencermati alasan pengunduran diri ketiga lembaga di atas, sebagai refleksi bentuk kekecewaan, memang sangat disayangkan. Mengingat tujuan utama dari POP ini mendorong hadirnya Sekolah Penggerak yang melibatkan peran serta organisasi, dengan fokus utamanya adalah peningkatan kualitas guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, itulah yang semestinya menjadi tujuan bersama seluruh ormas maupun organisasi profesi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan dalih kekecewaan seperti apapun, sepatutnya lembaga-lembaga yang sudah sekian lama berkiprah di dunia pendidikan nasional ini harus mampu melepas ego sektoral demi semata-mata peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terlebih lagi melihat komitmen Kemendikbud dalam upaya mengevaluasi program ini.

Sebab mengutip pernyataan Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan POP akan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak. Kemendikbud juga akan semakin melibatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. 

Tanpa peran aktif organisasi dengan sejarah perjuangan yang panjang, pencapaian pendidikan kita tidak mungkin sampai pada titik ini. Untuk itu merupakan kehormatan bagi pihak Kemendikbud untuk bisa berdiskusi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan Program Organisasi Penggerak.

Proses evaluasi lanjutan yang sedang disiapkan tentang tata laksana POP dirancang untuk meliputi: verifikasi yang lebih ketat mengenai kredibilitas organisasi peserta program yang di dalamnya termasuk memerhatikan rekam jejak integritas dari organisasi tersebut, koordinasi keamanan serta keselamatan pelaksanaan program selama masa pandemi Covid-19, serta menerapkan proses audit keseluruhan dari proses yang telah dilakukan. 

Semuanya dilandasi semangat agar visi awal POP akan terlindungi secara berkelanjutan.  Pihak Kemendikbud juga memastikan bahwa organisasi penggerak juga tidak perlu khawatir dengan evaluasi lanjutan dan penyempurnaan program ini. Program Organisasi Penggerak dirancang agar Kemendikbud dapat belajar dari inovasi-inovasi pembelajaran terbaik yang digerakan masyarakat. Kemendikbud memberikan dukungan untuk memperbesar skala gerakan agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Saat ini 4.464 organisasi telah mendaftar di program POP ini dan kemudian mengikuti proses evaluasi proposal yang terdiri atas seleksi administrasi, substansi, dan verifikasi. 

Program ini nantinya akan fokus kepada berbagai upaya pengembangan literasi, numerasi, dan karakter di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Merujuk pada upaya evaluasi lanjutan hingga permintaan maaf yang dilakukan oleh Kemendikbud, penulis sangat berharap kepada ormas Muhammadiyah, NU dan PB PGRI agar mau kembali mengambil bagian dalam program organisasi penggerak ini. Agar legitimasi program ini menjadi semakin kuat, karena didukung langsung oleh ormas-ormas yang memiliki historis panjang dalam dunia pendidikan nasional sejak sebelum kemerdekaan.

Namun apapun kendalanya, bila NU, Muhammadiyah dan PB PGRI telah bulat dalam keputusan akhirnya, untuk tidak bergabung lagi, maka menurut hemat penulis, Program Organisasi Penggerak tetap harus terus berjalan. Yang terpenting penyempurnaan program ini juga terus dilakukan, sehingga diharapkan tiga organisasi yang mundur tersebut bisa kembali bergabung. Penyempurnaan-penyempurnaan harus terus dilakukan hingga di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali melibatkan diri sebagai bentuk tanggung jawab dan gotong royong mencerdaskan kehidupan bangsa. [**]


**Penulis : Amilan Hatta

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis dan Kajian Kebudayaan Daerah (LINKKAR)

You may also like