Gedung KPK
GENIAL.ID, Jakarta - Dalam akhir pekan lalu, selama 2-3 hari berturut-turut pemberitaan pengunduran diri pegawai KPK dan khususnya Kepala Biro Humas KPK mengisi pemberitaan media massa, baik itu media online, cetak maupun media elektronik nasional dan lokal. 

Seperti secara resmi disampaikan Juru Bicara KPK, Ali Fikri  bahwa selama periode 2016-2020 tercatat pegawai KPK yang mengundurkan diri sejumlah 157 orang.  Pada tahun 2016 tercatat 46 orang pegawai KPK mengundurkan diri.

Atas dinamika ini  Pengamat dan Praktisi Hukum Syahrir Irwan Yusuf  menilai bahwa fenomena pengunduran diri pegawai adalah suatu fenomena yang biasa saja. Bukan sesuatu yang luar biasa dan istimewa. Hal ini juga terjadi pada instansi-instansi pemerintahan lain juga termasuk BUMN.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pengunduran diri pegawai, atas permintaan sendiri dari pegawai-pegawai tersebut juga merupakan hak pribadi dan hak independensi pribadi dalam memilih dan menentukan sikap. "Pengunduran diri adalah suatu sikap yang dilandasi suka rela, dengan kesadaran penuh, untuk menyatakan mundur dari suatu keadaan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/9).

Menurutnya dari penjelasan di atas mengapa pengunduran diri pegawai KPK dan Kepala Biro Humas KPK menjadi heboh seolah polemik dan bernuansa dramatisasi.

“Pertanyaannya apakah terjadi pelanggaran hukum atas pengunduran diri mereka? Ada kah hak-hak mereka sebagai pegawai KPK yang diabaikan? Apakah pegawai-pegawai tersebut merasa terzalimi? KPK adalah lembaga yang diisi oleh personal-personal yang memahami aturan hukum dan perundangan, jadi semestinya para pegawai tersebut yang mundur sudah paham rules of employee dari suatu lembaga seperti KPK,” ujarnya. 

Lebih lanjut dia  mengatakan bahwa mereka mengundurkan diri, bukan dipecat oleh otoritas pimpinan lembaga KPK. Maka itu tidak perlu menjadi polemik dan dramatisasi. Kerena hal tersebut adalah hak pribadi, pilihan pribadi yang dilakukan secara sadar oleh pegawai-pegawai tersebut.

“Kecuali mereka dipecat dan diabaikan hak-hak pegawainya. Barulah bisa dipolemikkan. Itu pun banyak mekanisme untuk memperjuangkan hak-hak pegawai,” jelasnya menambahkan. 

Menurutnya yang lebih aneh lagu jika ada pimpinan KPK yang ikut dalam gelombang polemik pengunduran diri pegawai KPK, membuat pernyataan yang membuat suasana bertambah keruh sehingga menambah panjang seperti dramatisasi fenomena ini.  Kekompakan pimpinan KPK juga diuji atas masalah ini. 

“Sekali lagi ini adalah pengunduran diri pegawai secara sadar dilakukan, bukan pemecatan oleh otoritas lembaga/ pimpinan. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan," tutupnya. 

You may also like