Amilan Hatta
GENIAL.ID, Opini - Dunia pendidikan Indonesia telah melalui lebih dari 9 bulan masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19 yang hari ini belum mereda. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan 3 Kementerian lainnya yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. Keputusan ini diatur dalam SKB 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang telah direvisi.

Revisi SKB tersebut mengatur tentang penyesuaian kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19, yaitu dengan memberikan penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda)/kantor wilayah (Kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag), yang meliputi pemberian kewenangan penuh pada Pemda/ Kanwil kantor Kemenag dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka serta pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan. Atas keputusan ini zonasi atau peta risiko daerah dari satuan tugas penanganan Covid-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka.

Pada tahun 2021 saat keputusan ini dilaksanakan, Pemda nantinya dapat menetapkan pemberian izin pembelajaran tatap muka dalam satu wilayah kabupaten/kota secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan. Pemberian izin pembelajaran tatap muka secara serentak, artinya pemda memberikan izin pembelajaran tatap muka langsung untuk semua kecamatan/desa/kelurahan yang berada di dalam kabupaten/kota tersebut.
Pemberian izin pembelajaran tatap muka secara bertahap, maksudnya adalah izin pembelajaran tatap muka diberikan tidak secara langsung untuk semua, tetapi kepada sebagian kecamatan/desa/kelurahan terlebih dahulu yang dinilai butuh dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jumlah tahapan pemberian izin juga nantinya sepenuhnya tergantung pada penilaian pemda berdasarkan pertimbangan akan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing kecamatan/desa/kelurahan.

Ini adalah keputusan yang diplomatis yang diberikan oleh pemerintah. Banyaknya satuan pendidikan di daerah 3T yang selama hampir 10 bulan telah melakukan PJJ dengan akses yang sangat minim dan terbatas menjadi alasan besar dilakukannya pembukaan kembali sekolah tatap muka. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana efektivitas serta tantangan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka ini?. 

Tidak sedikit media yang menginformasikan dampak buruk dari PJJ yang telah terlaksana selama ini, bukan hanya di daerah 3T saja yang mengalami kendala berat, namun bagi masyarakat tidak mampu dimana pun berada di seluruh nusantara mau tidak mau harus memiliki “perangkat” untuk melakukan PJJ ini, sebut saja handphone atau laptop serta kuota internet sebagai perangkat yang harus dimiliki untuk dapat mengakses pembelajaran secara daring. Walaupun Pemerintah Pusat telah memberikan keputusan kepada pemda tiap daerah, siswa yang tidak berkenan untuk mengikuti sekolah tatap muka tidak dapat dipaksa, siswa masih memiliki hak untuk  mengikuti pembelajaran secara online sesuai anjuran dan ketentuan pemerintah pusat. 

Menyoal keputusan pemerintah pusat yang mengizinkan pemda untuk menentukan sendiri nasib pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing ini banyak mendapat respon seolah-olah pemerintah ingin melepas tanggungjawab, namun nyatanya keputusan ini dapat dilihat sebagai bentuk respon diplomatis oleh pemerintah pusat atas pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya. Terbukti pemerintah pusat dengan ketat memberikan aturan untuk melakukan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat, pemberlakukan kurikulum baru yaitu kurikulum mandiri dan kurikulum khusus bagi satuan pendidikan serta diluncurkannya modul bagi para siswa yang berbasis kegiatan sehingga mudah dipahami siswa. 

Pemerintah telah melakukan dukungan yang sebesar-besarnya, sekolah pun diberikan hak untuk membuat keputusan, begitu juga dengan orang tua siswa juga mendapatkan hak untuk memilih bagi anaknya apakah mengikuti pembelajaran daring atau tatap muka. Maka seharusnya pada tahun 2021 kendala mengenai pembelajaran untuk peserta didik bisa mulai berkurang. 

Saat ini yang menjadi persoalan adalah mengenai kecemasan orang tua akan pembelajaran tatap muka. Hal ini terekam dalam survei angket yang dilakukan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Juli, 2020). Dari survei tersebut diketahui sebanyak 66 persen responden orang atau 129.397 orang tua tidak setuju akan kebijakan membuka kembali sekolah. Namun sikap itu berkebalikan dengan para siswa dan guru. Sebanyak 63,7 persen responden siswa (9.643 orang) setuju jika sekolah dibuka kembali dan sebanyak 54 persen responden guru (18.111 orang) setuju menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah.

Alasan orang tua tidak setuju diungkapkan karena adanya rasa khawatir, sementara anak dan guru setuju (sekolah dibuka) karena merasakan pembelajaran jarak jauh yang bermasalah. Orang tua tidak setuju sekolah dibuka adalah karena masih minimnya infrastruktur yang layak untuk digunakan saat proses belajar mengajar dilaksanakan diantaranya kurangnya ketersediaan tempat mencuci tangan dan sanitasi yang baik.

Padahal orang tua di masa pandemi ini adalah tumpuan bagi pendidikan anak, tidak hanya pendidikan secara formal tetapi juga informal. Orang tua menjadi penyelaras pendidikan karakter anak. Dalam pembelajaran yang dilakukan baik itu tatap muka ataupun daring dimasa pandemi ini, guru bukan pendidik yang utama karena guru memiliki keterbatasan waktu, akses serta sarana. Orang tua harus siap untuk mendampingi secara langsung mau pun tidak langsung anaknya yang mengikuti pembelajaran tatap muka, jangan sampai ada pelanggaran terhadap protokol pencegahan Covid-19. Sekolah juga harus mempersiapkan dengan matang baik sarana hingga protokol kesehatan, jangan sampai pembelajaran tatap muka menjadi bumerang, saling tuding bagi orang tua atau sekolah atas penyebaran Covid-19 nantinya.

Komunikasi yang baik juga harus dijalin oleh guru, orang tua dan siswa. Dengan pola komunikasi yang baik maka segala macam permasalahan akan dapat dipecahkan dengan baik sehingga tidak akan menjadi beban psikologis bagi guru, orang tua apalagi siswa. Segalanya memang harus dipikirkan secara diplomatis di tengah pandemi yang dilematis, kuncinya semua memang harus berkomitmen serius untuk sama-sama memecahkan masalah, sehingga nantinya tidak ada berita atau kasus baru yang menyebutkan bahwa sekolah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. [**]

**Oleh : Amilan Hatta
Penulis merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis dan Kajian Kebudayaan Daerah (LINKKAR)


You may also like