Galih Andreanto
GENIAL.ID, Opini - Proyek Strategis Nasional pengembangan ketahanan pangan nasional berkelanjutan mulai dioperasikan Pemerintah. Program terintegrasi tersebut berlatar belakang disrupsi tata kelola pangan global akibat pandemi Covid-19. Pandemi diduga berpotensi pada fluktuasi harga hingga krisis pangan.

Secara agresif Pemerintah mengawali pembangunan lumbung pangan nasional dengan rencana pembukaan areal 10.160 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas. Lokasi itu merupakan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang berada pada delapan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 1,47 juta hektar di Kalimantan Tengah. Secara ambisius dalam dua tahun ke depan total area lumbung pangan nasional akan mencakup 165.000 hektar.

Pembukaan pertanian pangan di lahan gambut bukanlah hal baru. Pemerintahan Soeharto pada 1970 telah mengembangkan lahan rawa untuk perluasan areal pangan. Kala itu pemerintah membuka lahan rawa di Sumatera dan Kalimantan seluas 5,25 juta hektar, namun sayangnya sumbangsih lahan rawa terhadap peningkatan produksi pangan masih rendah. Pemerintahan Soeharto juga gagal membuka lahan gambut 1,47 juta hektar di Kalimantan Tengah pada 1995. Kegagalan itu kemudian melahirkan Keppres 80/1999 yang diteken oleh Presiden BJ. Habibie.

Keputusan itu menekankan pentingnya aspek konservasi dalam ekosistem gambut yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Sejarah tersebut membuka pelajaran untuk masa sekarang bahwa terdapat kebutuhan bagi data peta zonasi peruntukan dan karakteristik tanah (alluvial dan gambut) agar tidak terjadi salah tata guna dan tata kelola gambut.

Cara pandang pengelolaan lahan gambut yang menggunakan pendekatan proyek semata harus didekonstruksi. Sebagaimana filsuf Jacques Derrida mengkonsepsikan metode rekonstruksi makna dan konsep agar diperoleh kebaruan perspektif. Dekonstruksi itu akan menuntun keterbukaan terhadap kebenaran-kebenaran yang dapat muncul.

Berkaca dari pengalaman terdahulu, ekosistem gambut yang berfungsi lindung harus diperlakukan untuk konservasi yang tidak dapat diutak-atik tata gunanya. Hal itu telah diatur oleh PP Nomor 57/2016, bahwa gambut dalam lebih dari tiga meter atau lebih ditetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem gambut. Pengalaman buruk pengelolaan gambut yang merusak, harus diubah perspektifnya - bahwa perlu cara pandang baru, misalnya itikad pengelolaan kolaboratif dengan mengedepankan kekhasan lokal dalam menjaga ekosistem gambut.

Cita-cita ketahanan pangan sejatinya dapat sinergis dengan kehendak keadilan agraria. Maka pengaturan tata kuasa menjadi faktor pokok keberhasilan sinergisitas itu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN bersama-sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memastikan lahan di area lumbung pangan nasional berstatus clear and clean. Hal itu untuk menghindari tumpang tindih tenurial dan konflik agraria demi kepastian hukum dan berusaha. Tantangan berikutnya adalah memastikan siapa aktor pengusahaan lumbung pangan di lokasi program. Jika penerima manfaat adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani, maka pemuthakhiran data subjek adalah syarat utama untuk memastikan aktor yang terlibat dalam pengusahaan lumbung pangan. 

Tantangan juga hadir dari sisi teknis pertanian. Kebijaksanaan praktik bertani dapat digali dari kearifan lokal yang berhasil mensinergikan fungsi konservasi dan produksi pada lahan gambut. Harapannya Pemerintah melibatkan institusi lokal untuk memastikan pemilihan varietas, pembangunan kanal, jenis pupuk serta pilihan metode pembersihan lahan yang bijaksana mengelola gambut. Dalam hal peningkatan kapasitas, pemerintah diharapkan membuka ruang partisipatif bagi nilai lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan petani.

Masyarakat Dayak dan Banjar dapat menjadi teladan, guru sekaligus sungai pengetahuan dalam mengelola lahan gambut yang memiliki wawasan kearifan lokal. Hal itu akan sejalan dengan mandat dari UU No. 18/2012 tentang Pangan yang menempatkan betapa pentingnya aspek budaya masyarakat yang berkelanjutan.

Keseimbangan ekologis dalam memanfaatkan gambut telah menjadi kekhawatiran khalayak luas. Apabila gambut salah kelola, kandungan pirit (FeS2) akan terbuka dan meningkatkan keasaman air gambut, sehingga gambut bersifat racun dan tidak cocok untuk dijadikan areal budidaya, khususnya padi dan budidaya ikan. Dampak lainnya adalah ancaman bencana banjir saat musim hujan dan kekeringan, serta kebakaran lahan pada musim kemarau.

Dampak dari kebakaran lahan gambut, yaitu terlepasnya karbon yang memperburuk krisis perubahan iklim global yang kini dianggap sebagai musuh bersama dunia internasional. Menurut pakar perubahan Iklim, Erik Olbrei bahwa lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia, karena menjadi kawasan utama yang menyimpan 57 miliar ton karbon. Lahan gambut Indonesia jika lepas secara keseluruhan ke atmosfer, maka akan melepas sepertiga cadangan karbon yang ada. 

Niatan pemerintah untuk melibatkan aktor utama pertanian berupa korporasi besar harus dikalkulasi hati-hati. Antisipasi marginalisasi masyarakat pedesaan akibat korporatisasi pertanian-pedesaan harus menjadi pertimbangan. Selama ini proyek pusat yang mengusung modernisasi ke pedesaan cenderung merusak institusi lokal yang telah lama hidup. Modernisasi juga membawa fenomena moneitisasi, sebagaimana telah diteorisasikan oleh George Simmel, bahwa terdapat dampak pudarnya makna-makna sosial yang sebelumnya tidak bisa dinilai dengan uang di penghidupan pedesaan.

Lebih lanjut studi-studi sosiologi pedesaan, khususnya mahzab Bogor menyebutkan bahwa moneitisasi berdampak pada lumpuhnya institusi-institusi sosial, tak berfungsinya aksi-aksi sosial kolektif dan bergantinya prinsip gotong-royong menjadi mekanisme upahan di pedesaan. 

Dalam hal pencegahan konflik sosial, pemerintah mesti memetakan dan menetapkan sistem tata kuasa, tata distribusi hingga tata konsumsi para aktor yang akan terlibat. Pengelolaan lahan gambut yang seimbang secara ekologis dan mengedepankan kolaborasi dapat menjadi pedoman. Program lumbung pangan sejatinya dapat disinergiskan dengan redistribusi tanah untuk petani agar tercipta keadilan hak atas tanah. Program ini dapat menjadi pelopor bagi bangkitnya kelembagaan petani kolektif di atas tanah yang diakses secara adil.

Lembaga otoritatif dalam mentransformasi masyarakat pedesaan adalah koperasi. Koperasi secara institusional dapat mengatur prilaku, stuktur, modal, tata produksi, distribusi dan konsumsi dalam pengusahaan lahan gambut.  Anggotanya merupakan kumpulan orang yang terlibat di seluruh aktifitas pedesaan dalam satu hamparan territorial lintas sektoral. Koperasi juga bertugas memastikan kesejahteraan dalam mengakomodasi sumber nafkah pedesaan.

Sebagaimana terdapat dalam studi Frank Ellis (2000) yang mengklasifikasi sumber nafkah pedesaan, yaitu aktifitas on-farm, off-farm, dan non-farm. Harapannya kelembagaan pengusahaan di lumbung pangan dapat menciptakan ekonomi kerakyatan yang termanifestasi dalam koperasi. Sehingga petani dapat sejahtera sekaligus bergairah menjaga keseimbangan ekosistem gambut. Karena praktek kesetaraan dan keadilan sosial ekonomi dapat menstimulus keberhasilan program lumbung pangan nasional yang sekaligus bermakna memberdayakan dan membahagiakan petani [*]

*Oleh: Galih Andreanto
Mahasiswa S2 Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. 
Alumni Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (UNPAD)


You may also like