Galan Rezki Waskita
GENIAL.ID, Opini - 2020 adalah tahun yang cukup panjang. Pandemi adalah pendatang baru yang belum diketahui sampai kapan akhir masa kerjanya. Beberapa aspek penting dalam negara terpaksa mengalami penurunan kualitas, tidak terkecuali pendidikan. Namun demikian, fenomena ini membentuk setiap orang sebagai problem solver bagi dirinya sendiri. Maka seharusnya, tahun ini bisa dikatakan masa penggodokan manusia-manusia kreatif.

Namun  pemikiran baru dalam post modern menunjukkan ketergantungan hidup individu dan atau kelompok pada sistem. Berikutnya, negara adalah pihak utama yang disebut sebagai aktor penentu kemaslahatan rakyat. Tentunya, dogma semacam ini turut melanggengkan masyarakat untuk stuck pada istilah “berkembang”.

Dimulai pada bagian inilah, maka penilaian pada kualitas diri seseorang akan terpetakan. Berikutnya, sebuah hipotesa akan merumuskan anggapan bahwa sulit untuk menumbuhkan benih di tanah yang gersang. Tapi pengairan yang baik akan menjadi antitesis yang cukup kuat. Dengan demikian setiap permasalahan tidak akan benar-benar terpandang sebagai suatu hambatan.

Dalam kompleksitas permasalahan kebangsaan, pemerintah dalam setiap jenjang persoalan  telah membangun banyak regulasi. Meskipun dalam setiap regulasi,  banyak pula yang berasumsi bahwa model tersebut adalah bentukan yang masih prematur. Padahal dalam setiap paceklik, tidak ada yang berhak menuntut satu sama lain, karena semua orang harus berdiri sebagai solusi.

Jalur ini dapat dilihat dari beberapa tuntutan yang timbul bersama efek dominonya masing-masing. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, kacaunya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) meengharuskan pembaharuan kurikulum. Selanjutnya, kurikulum terbarukan memaksa KBM melalui via daring. Bersama itu, masyarakat mulai bersoal perihal kuota internet.

Namun selama masih adanya kepahaman bahwa pendidikan itu penting, maka bersama itu juga setiap solusi akan mengikuti. Atas pemikiran tersebut, dalam rangka memahami sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah akhirnya mengambil keputusan yang berani.

Pada kasus ini, tanggal 24 September kemarin digelontorkanlah dana sebesar Rp.7,2 triliun dalam pemenuhan kebutuhan kuota internet guru, dosen, siswa dan mahasiswa. Kebijakan ini sekiranya membawa angin sejuk dalam proses belajar untuk empat bulan kedepan. Tentunya pemerataan kuota disesuaikan dengan jenjang pendidikan masig-masing.

Pelayanan ini terbagi menjadi dua, yakni kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum adalah kuota internet yang digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan kuota khusus adalah kuota internet yag digunakan untuk membuka aplikasi belajar sebagaimana yang tercantum dalam  ketentuan Kemendikbud.

Pada jenjang PAUD, masyarakat masing-masing memperoleh kuota 20 GB/Bulan, Pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan. Sementara untuk pendidik, pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah 42 GB/bulan. Sedangkan Mahasiswa dan dosen , masing-masing mereka mendapatkan 50 GB/bulan. Tentunya anggaran kuota ini akan meringankan beban finansial masyarakat dalam pelaksanan Belajar Dari Rumah (BDR). Namun diluar itu, pemerintah juga tetap mempersiapkan metode luring berupa modul pembelajaran.

Masyarakat dapat berlega hati, karena kemarau sudah mulai bersambut hujan. Realisasi kebijakan ini sebenarnya jika dipandang lebih jauh merupakan pengaplikasian dari cipta, rasa dan karsa dalam prinsip pendidikan. Cita, rasa dan karsa itu sendiri adalah hakikat dalam membangun suatu putusan dengan mempertimbangkan asas penghargaan atas manusia lainnya.

Yang menjadi harapan selanjutnya adalah agar guru maupun peserta didik mampu menggunakan fasilitas tersebut secara efektif dan efisien.

Untuk diingat, subsidi adalah bahasa lain dari bantuan pemerintah. Maka yang menjadi pemeran utama dalam pendidikan adalah masyarakat itu sendiri. kita mengenal beberapa sejarah negara maju benar-benar hidup dengan cara otodidak sebelum mereka berbicara perihal negara. Independensi atas diri sendiri benar-benar ditegakkan. Selebihnya dalam pendidikan formal, mereka terbentuk berdasarkan kualitas belajar, bukan berpatok pada intensitas pertemuan.

Namun justru dengan cara itu, tradisi filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang secara cepat. Semuanya karena masing-masing individu memposisikan dirinya sebagai pembawa perubahan  dan pencetus temuan-temuan baru. Dalam ilmu sosiologi pun, salah satu yang menjadi indikator perkembangan masyarakat adalah penemuan baru.

Pendidikan yang berlaku sekarang ini adalah proses yang mengerahkan masyarakat untuk terjun pada ruang kreatifitas. Maka sebenarnya kuota internet adalah salah satu dari kepedulian pemerintah sebagai pemantik, bukan sebagai tumpuan utama. Untuk itulah treatment ini dibahasakan sebagai subisidi.

Kerjasama antara beberapa kementrian adalah bentuk sinergitas yang cukup bisa dijadikan percontohan. Berbicara sebagai negara, masyarakat juga perlu melihat bahwa mereka sendiri adalah instrumen yang sangat bisa memberikan sebuah sumbangsih. Sejatinya, rakyat itu sendiri adalah mitra tertinggi dari pemerintah.

Negara sendiri dalam fikiran paling fundamental adalah kesatuan utuh masyarakat yang terbentuk atas dasar simbiosis mutualisme. Keduanya harus berdiri sebagai sebuah oase manakala salah satu diantara mereka menjelma sebagai gurun pasir.

Hari ini, pemerintah melalui kuota internet dan modul pembelajaran memposisikan diri sebagai mata air. Selanjutnya, diserahkan kembali pada masyarakat, untuk hanya sekedar minum, atau justru membangun saluran irigasi. [**]

** Oleh:  Galan Rezki Waskita
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang  (UMM)


 

You may also like