Ilustrasi/Net
GENIAL.ID. Sembilan puluh dua tahun lalu, untuk pertama-kalinya, setelah digubah empat tahun sebelumnya, lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh Wage Rudolf Soepratman. Tepat tanggal 28 Oktober. Tahun 1928. Momentumnya Kongres Pemuda II di Batavia. Jakarta sekarang. 

Sejarah mencatat, peristiwa ini merupakan rentetan sejarah menuju Indonesia Merdeka. Sebelum tahun 1928, pergerakan melawan kolonialisme sudah tumbuh. Namun masih bersifat primordialistik, baik agama, suku, etnisitas, dan bahkan pola gerakan yang berbeda satu sama lain. 

Oleh karena itu, salah satu hal paling menarik dari gagasan Sumpah Pemuda adalah kehendak meleburkan identitas primordial ke dalam satu identitas tunggal yang baru: Indonesia. Indonesia sebagai tumpah darah. Indonesia sebagai bangsa. Indonesia sebagai bahasa. Indonesia sebagai bangsa mulai berdiri tegak dengan bahasa yang sama.

Bangsa, kata Benedict Anderson, adalah produk modernisasi. Sementara nasionalisme adalah penemuan modern yang baru muncul setelah industrialisasi dan modernisasi. Bagi Ben Anderson, yang mengambil contoh Indonesia dan Filipina, bangsa adalah “komunitas yang dibayangkan” yang kemudian menjadi kesatuan yang diciptakan. Dengan “komunitas yang dibayangkan” itu, bangsa-bangsa dapat mencakup banyak kelompok etnis. Akan tetapi, bagaimanapun juga, komunitas nasional itu adalah komunitas yang mengikat semua orang. 

Hal yang tak kalah menarik, identitas primordial itu bukan pudar. Namun tetap hadir dan dihadirkan. Sebab dalam kehendak bersama berbaju identitas nasional itu, bukan untuk memusnahkan atau menghancurkan identitas lokal, melainkan untuk menguatkan satu sama lain. 

Itulah yang disampaikan Bung Karno sang Penggali Pancasila bahwa nasionalis sejati adalah nasionalis yang harus menolak segala paham pengecualian yang sempit budi, yang menegasikan identitas lain. Nasionalisme adalah taman sari tempat perayaan keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. 

Di era Indonesia mula-mula merdeka—meminjam istilah Janda, Berry, Goldman, maupun David Truman—identitas lokal-primordial ini disebut sebagai kelompok kepentingan, yang bukan dalam pengertian negatif. Kelompok kepentingan ini mencerminkan identitas lokal, kultural, maupun agama sebagai instrumen untuk menyalurkan kehendak atau aspirasi melalui partai politik. Maka tak heran, sejarah awal beberapa partai di Indonesia menggambarkan identitas kultural itu. Selain partai nasionalis, ada juga partai berbasis agama, etnis, ideologi besar, dan bahkan ada yang berbasis pada salah satu pemahaman dalam satu agama.

Setelah rezim Orde Baru berkuasa, identitas nasional sangat dipaksakan dengan penuh tekanan. Ketika kran demokrasi dibuka di era Reformasi, identitas-identitas kultural itu muncul kembali. Puluhan partai berdiri bak jamur di musim hujan dan begitu nyata menggambarkan keragaman latar belakang primordial.

Di tengah kondisi ini, hal yang harus disyukuri jauh setelah Sumpah Pemuda, adalah fakta bahwa—meminjam istilah Peter Rose dalam They and We—sudah lahir generasi baru yang tidak hanya memiliki satu warisan kultural dan atau warisan sosial tunggal. Identitas primordial pudar tanpa paksaan. Hal ini diakibatkan karena pernikahan antar etnis, informasi yang kian massif, arus global yang tak terbendung maupun pluralisme dalam keberagamaan yang semakin membumi. Nasionalisme pun bisa kokoh.

Bercermin pada Sejarah

Saat ini, salah satu tantangan Indonesia, bukan semata merangkai keragaman dalam nasionalisme yang utuh. Namun juga persoalan global yang semakin membuat buram batas-batas kebangsaan. Dalam hal memperkuat kemanusiaan universal, tentu saja harus dirayakan dengan kegembiraan. Namun dalam batas-batas yang merusak tujuan Kemerdekaan, justru ini yang harus terus-menerus dipikirkan tanpa henti. Apalagi bila hal ini menjadi bensin penguat primordialisme yang destruktif untuk selanjutnya membakar ke-Indonesiaan. Misalnya ketidakadilan sosial dan ketimpangan akibat ekonomi liberal-kapitalistik yang marangsek masuk tanpa kenal batas geografis negara.

Di tengah kondisi ini, maka mau tak mau harus bercermin pada sejarah, termasuk sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah tentu saja bukan beban, melainkan landasan reflektif untuk menembus dan menggapai asa di masa depan.

Dalam konteks inilah, kepastiaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk terus mengajarkan pelajaran sejarah menjadi sangat penting dan layak diapresiasi. Apalagi dengan langkah Kemendikbud yang akan mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia.

Sangat melegakan ketika Nadiem mengatakan bahwa pelajaran sejarah akan diajarkan dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru sehingga nasionalisme terbentuk kolektif memori yang membangunkan dan menginspirasi. 

Mari suburkan terus menerus nasionalisme dengan pupuk kurikulum sejarah yang relevan dengan realitas kekinian. [***]
 

Winda

Aktivis  Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA)

You may also like