Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (net)
Genial - Kritisi sekaligus inovasi praksis demokrasi dalam ranah kenegaraan pasca Gerakan Reformasi 1998, telah menggeser posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tinggi Negara, dari sebelumnya sebagai sebuah Lembaga Tertinggi Negara. 

Itu artinya posisi MPR kini setara dengan lembaga tinggi negara lainnya yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Di masa lalu, pada masa pra-reformasi, terdapat pula Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang fungsinya kini telah bermetamorfosis menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) kendati tidak dalam posisi sebagai lembaga tinggi negara. 

Dengan demikian sebagai suatu 'political body' di ranah kenegaraan, MPR tidak lagi menjadi lembaga negara yang powerfull. Namun, uniknya, imaji kolektif yang menempel di benak publik masih tetap menempatkan MPR secara simbolik sebagai lembaga tertinggi negara.

Imaji kolektif terhadap peran simbolik MPR itu sejatinya termanifestasikan oleh eksistensi MPR sebagai payung bagi DPR RI dan DPD RI pasca amandemen UUD 1945, yang memungkinkan berlakunya “sistem bikameral” (dua kamar). 

Kendati fatwa dari gerakan reformasi 1998 telah menggeser posisi MPR menjadi lembaga tinggi negara, tetapi secara faktual MPR justru tetap mampu memainkan peran simboliknya sebagai lembaga tertinggi negara. 

Yang pasti, prosesi atau seremoni pengukuhan Presiden dan Wakil Presiden seperti yang diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap dilangsungkan di hadapan MPR dalam suatu Sidang Paripurna Istimewa. Halmana tetap mengokohkan peran dan posisi simbolik MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 

Peristiwa politik kenegaraan mutakhir yang berkorelasi dengan posisi kelembagaan MPR, adalah prosesi atau seremoni pelantikan Presiden dan Wapres di hadapan MPR terjadi pada 20 Oktober 2019, saat Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin mengucapkan sumpah-janji untuk menunaikan tugas pemerintahan masa bhakti 2019-2024. Sidang Paripurna Istimewa MPR tersebut dipimpin dengan sangat piawai, khidmat, dan sungguh berwibawa oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Rumah Kebangsaan

Merunut pada sejarah kelahirannya, MPR bertumbuh kembang dari eksistensi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang secara filosofis dan historis, tugas-tugasnya mengagregasi dan mengintrodusir pemikiran berkehidupan kebangsaan. Pada masa-masa awal kemerdekaan, KNIP memiliki peran strategis dalam merumusman arah, legal standing, dan muara kehidupan berbangsa dan bernegara.

Merujuk pada teks buku Selayang Pandang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2001, disebutkan bahwa; “Komite Nasional Indonesia Pusat dapat dikatakan sebagai embrio dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama setelah diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden RI Nomor X (dibaca: eks) tanggal 16 Oktober 1945, yang memberikan kewenangan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara”. 

Tertulis pula bahwa; atas usul KNIP, pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X (dibaca:eks) yang dalam diktumnya berbunyi: “Bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat”. 

Dengan demikian, pada awal berlakunya UUD 1945 dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Dalam perjalanan kemudian, dimahfumkan pula bahwa perkembangan MPR diawali dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diantaranya memerintahkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Dalam perkembangannya kemudian, Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 menyebutkan istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Yang dimaksud Lembaga Tertinggi Negara adalah MPR, sedangkan yang dimaksud Lembaga Tinggi Negara sesuai urutannya dalam UUD 1945 ---sebelum diamendemen--- adalah Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. 

Sedangkan pada era pasca amendemen UUD 1945, lembaga tinggi negara terdiri dari: MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, MA, MK, KY, dan BPK. Secara kategorial penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu Lembaga legislatif, Lembaga eksekutif, Lembaga yudikatif, Lembaga eksaminatif, dan Lembaga negara independen.

Memaknai perjalanan historis berdirinya MPR, maka tidaklah disangsikan lagi bahwa sebermula atau sejak awal MPR memang diposisikan sebagai “rumah kebangsaan” bagi seluruh rakyat Indonesia yang pluralis. Kendati dalam perkembangannya kemudian, MPR mengalami reposisi dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, tetapi hal itu tidak mengurangi posisi simbolis MPR sebagai "rumah kebangsaan". 

Sedari dulu, sampai kini, dan kelak nanti, peran MPR harus tetap dipastikan sebagai rumah kebangsaan untuk mengayomi semua elemen bangsa tanpa kecuali. 

Kepemimpinan inklusif

Tampilnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua MPR pada 3 Oktober 2019, mesti diakui telah membawa harapan yang lebih segar bagi eksistensi MPR. Sentuhan idealisme kepemimpinan Bamsoet, serta kemampuannya merawat harmoni di antara Pimpinan MPR serta elemen masyarakat, membuat MPR menjadi kian solid dan berwibawa. 

Saat ini, Pimpinan MPR berjumlah 10 orang, terdiri dari seorang Ketua MPR dan 9 orang Wakil Ketua dari fraksi-fraksi di DPR plus unsur DPD RI. 

Karakter kepemimpinan Bamsoet yang inklusif membuat MPR semakin menarik bagi publik. Strategi re-branding MPR yang digulirkan Bamsoet mulai berbuah manis. Bermodalkan karakter kepemimpinan bernuansa sentuhan kemanusiaan (human approach) yang kental, Bamsoet menampakkan MPR sebagai lembaga negara yang kian teduh, namun semakin gesit memainkan peran dan posisi kebangsaannya.

Kepemimpinan inklusif Bamsoet yang ditandai oleh kemampuannya menjadi pengayom (solidarity maker) terhadap semua elemen bangsa, membuat MPR tampak semakin kokoh sebagai rumah kebangsaan. Pun kian adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan zaman. Pengalaman matang Bamsoet sebagai Ketua DPR RI terbukti telah melipatgandakan bobot kepemimpinannya sebagai Ketua MPR saat ini. 

Model kepemimpinan inklusif Bamsoet tampaknya telah menarik perhatian berbagai elemen bangsa untuk lebih karib dengan MPR. Inklusivitas kepemimpinan Bamsoet menjadi modal politik kenegaraan yang mumpuni. Dalam urusan sosialisasi program unggulan MPR yakni Empat Pilar Kebangsaan, atau yang kini dikenal dengan “Empat Konsensus Kebangsaan”, Bamsoet telah berhasil mengajak banyak pihak untuk terlibat sebagai mitra MPR. 

Muara kemitraan ini tentu saja untuk memperkuat tatanan empat konsensus kebangsaan warisan dari Para Pendiri Bangsa, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Organisasi dengan berbagai latar belakang diantaranya organisasi pelajar, organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi yang berafiliasi ke partai politik, organisasi keagamaan, LSM, dan lembaga-lembaga kajian telah menyatakan dengan antusias untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi empat pilar. 

Beberapa dari organisasi ini telah merealisasikan kerja sosialisasi empat pilar itu. Bahkan, organisasi beraroma hobi dan gaul yang cenderung dipersepsikan kurang peduli pada urusan-urusan ideologi bangsa, malah kini ketularan semangat nasionalisme, dan menjadi sangat antusias untuk melaksanakan sosialisasi empat pilar. 

Inilah pertanda nyata bahwa re-branding yang dilakukan Bamsoet selaku Ketua MPR, telah menemukan momentum dan penggenapannya. 

Dalam waktu dekat ini, tepatnya pada 23 Februari 2020, MPR bekerjasama dengan organisasi Motor Besar Indonesia (MBI) menyelenggarakan sosialisasi empat pilar melalui lomba cerdas cermat antar klub motor, yang dikombinasikan dengan kegiatan lain bernuansa sport-entertain. Kegiatan bertajuk Uji Cinta Kebangsaan yang mengikutsertakan 170 komunitas motor tersebut ditopang oleh kemitraan beberapa organisasi diantaranya Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS). 

Selain itu akan ada penandataanganan Kerjasama MPR dengan Pengurus Besar eSport Indonesia, berkaitan dengan Digital Games Ketangkasan Empat Pilar Kebangsaan.

Bersentuhan dengan ide-ide toleransi dan solidaritas, Bamsoet jeli memosisikan MPR sebagai sumber sekaligus muara harapan dari rakyat Indonesia yang pluralis. Baru-baru ini, 29 Januari 2020, dalam event Perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 di lingkungan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, yang bertema “Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang” dan sub-tema “Bekerja bersama dalam kerukunan dan persaudaraan untuk mencapai Indonesia Maju”, Bamsoet bertutur lantang; “Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bangsa Indonesia kaya akan nilai-nilai dan norma, termasuk nilai-nilai relijius yang hidup dan berkembang di tengah kehidupan masyarakatnya. 

Nilai-nilai inilah yang wajib kita jaga, kita rawat, dan kita lindungi bersama, dengan dilandasi semangat persaudaraan dan persatuan”. 

Bamsoet meyakinkan semua pihak bahwa; “Sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dalam kerukunan dan bekerja bersama dalam keharmonisan adalah sebuah keniscayaan. Hanya dengan kebersamaan dan kerukunan, maka cita-cita Indonesia Maju yang kita idam-idamkan akan dapat kita raih bersama”. 

Di bagian lain sambutannya, Bamsoet berkata: “Tuhan telah menganugerahkan manusia dengan kesempurnaan bentuk dan rupa, yang dari padanya kita dapat belajar memaknai rasa persaudaraan. 

Kita adalah ibarat satu tubuh, ketika kita jatuh dan tangan kita terluka, maka rasa sakit tersebut juga turut dirasakan oleh anggota tubuh kita yang lain: mulut turut mengaduh, bibir turut meringis, mata turut berkaca-kaca, dan tubuh bersusah payah untuk bangkit kembali. Inilah perasaan senasib sepenanggungan. 

Kita lahir, tumbuh, dan hidup di atas tanah air yang sama; dan berlindung di bawah naungan cakrawala yang sama, maka sudah sepatutnya kita hembuskan nafas kebersamaan dalam setiap gerak langkah kita sebagai sesama anak bangsa”. 

Kader senior sekaligus tokoh utama SOKSI pada era mutakhir ini, melanjutkan pandang kebangsaannya; “Sejarah perjuangan bangsa kita pun telah memberi pesan berharga, bahwa cita-cita kemerdekaan tidak akan pernah tercapai bila kita masih begitu mudah terpecah belah. Sikap egois, individualis serta eksklusif, tidak akan pernah menjadi solusi efektif dalam menjawab setiap persoalan bangsa dan tantangan zaman. 

Selaras dengan tema dan sub tema Perayan Natal pada hari ini, kita sadari bersama bahwa betapa pahit--manis kehidupan yang telah menempa kita sebagai sebuah bangsa, telah memberikan kita sebuah cermin untuk berkontemplasi: bahwa persahabatan, kerukunan dan persaudaraan adalah kata kunci yang tidak bisa ditawar-tawar untuk hidup bersama dalam keberagaman. Untuk mewujudkan kebersamaan, kita perlu membangun paradigma yang sama, bahwa pluralitas kita sebagai bangsa adalah realita yang mesti disikapi secara cerdas dan bijaksana. Heterogenitas bangsa kita adalah kekayaan yang menyatukan, bukan perbedaan yang memisahkan”. 

Nasehat kebangsaan dari Bamsoet dalam perayaan Natal itu dikunci dengan posisi pemikiran ideologisnya yang tegas-kokoh, berbanding lurus dengan nilai-nilai luhur Pancasila; “Dalam konteks ke-Indonesia-an, kita pun menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa telah memberikan kita tempat untuk berpijak, juga memberikan ruang kemitraan dan kesetaraan bagi kita untuk sama-sama menghadirkan kedamaian di bumi Indonesia. 

Pancasila memberikan inspirasi dan landasan moral bagi kita untuk membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang ber-ketuhanan, ber-perikemanusiaan, memegang teguh persatuan, mengutamakan musyawarah, dan adil dalam mewujudkan kesejahteraan”.*

*Viktus Murin
Tenaga Ahli Ketua MPR RI

You may also like