Apridhon Rusadi (Peneliti Sindikasi Indonesia Maju ) 
Genial - Sudut pandang sederhana dalam memandang kehidupan sosial di Indonesia, secara sederhana dilihat dari kultur sosial di Indonesia. Sehingga ketidaksembingan kadang terlihat  kesenjangan sosial yang memperlihatkan suatu keadaaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, dimana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi kebutuhan subtansi manusia.

Salah satu dampak kesenjangan sosial adalah terlihatnya kemiskinan yang walaupun dianggap terjadi penurunan, akan tetapi tetap tipis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada semptember 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,380. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382. Masih begitu tepis terlihat penurunannya per enam bulan tersebut, sehingga pemerintah harus terus mencari formulasi agar tingkat gini ration bisa terus menurun dan signifikan.

Menarik untuk dibahas, Usulan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Efendi, yaitu soal fatwa agar orang kaya menikahi orang miskin. Beliau mengharapakan Kementerian Agama bisa menerbitkan fatwa perkawinan lintas kasta perekonomian. Muhadjir menyatakan saran itu bertujuan untuk memotong rantai kemiskinan di Indonesia. Sebab, kata dia, keluarga miskin di Indonesia memiliki kecendrungan untuk menikahkan anggota keluarganya dengan strata perekonomian yang sama. Saran ini mungkin bisa menjadi satu solusi di tengan persoalan sosial masyarakat yang berpendapat dan menginginkan anggota keluarganya menikah dengan anggota masyarakat lain dengan status sosial yang sama bila perlu lebih tinggi secara kasta sosial.

Dirasakan wajar apabila seorang Muhadjir menyarankan bahwa perlu dikelurkan fatwa tentang pernikahan lintas ekonomi, karena persoalan kesenjangan sosial di Indonesia terkadang berdampak pada kesenjangan distribusi ekonomi. Sehingga perlu dilakukan terobosan subsidi silang dengan menyarankan agar masyarakat bersedia menerima dan merestui pernikahan lintas kasta ekonomi dan sosial.

Menko PMK juga memberikan alasan dengan memaparkan, data angka rumah tangga miskin di Indonesia. Seperti yang dikutip dari detik.com (Kamis,20/2), Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memaparkan bahwa “Masyarakat Indonesia yang berumah tangga mencapai 57.116.000 jiwa, yang miskin mencapai 9,4% atau sekitar 5 juta. Jika ditambah status hampir miskin, maka angkanya mencapai 16,8% atau sekitar hampir 15 juta. Menurutnya, kemiskinan itu sumber penyakit, salah satunya stunting atau kerdil. Selain itu, ada 2,5 juta perkawinan di Indonesia pertahun. Sebanyak 1,9 juta pernikahan diantaranya melalui kemenag, sisanya melalui catatan sipil.

Secara umum interaksi sosial dimasyarakat akan mempengaruhi pembentukan kelompok, kasta atau strata di masyarakat. Penggolongan dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam suatu lapisan-lapisan yang lebih hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise (Robert, M.Z dan Lawang, 1998 : hal. 42). Stratafikasi sosial terjadi karena adanya pembagian (segmentasi) kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial adalah suatu lapisan (strata) dari orang-orang yang memiliki berkedudukan yang sama dalam rangkaian kesatuan dari status sosial (Harton, Paul B., Chester L. Hunt, 1999: hal :5).

Selayaknyalah saran dari salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut dipertimbangkan, sehingga perlu dilakukan rumusan dan kajian agar terbentuknya fatwa atau sebuah panduan sehingga bisa menjadi bahan rujukan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa secara agama, sosial, ekoniomi, perbedaan kasta yang menjadi penghambat dari sebuah pernikahan bisa dihilangkan secara perlahan. Sehingga diharapkan perkawinan bisa menjadi salah satu solusi memutus mata rantai kemiskinan. [*]

 

* Penulis 

Apridhon Rusadi (Peneliti Sindikasi Indonesia Maju)

You may also like