Arif Budiman
Genial, Opini - Penyebaran Corona virus disease (covid-19), sampai kini masih belum dapat dihentikan. Pelbagai kebijakan dan langkah-langkah luar biasa sudah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Mulai dari mengurangi mobilitas sosial, menjaga jarak fisik, menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tentang sistem keuangan negara, hingga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun  2020, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Perppu No 2/2020, diterbitkan Presiden Joko Widodo, berdasarkan pertimbangan penyebaran Covid-19. Sebagaimana telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi Global.  Selain itu, adanya kebutuhan mendesak terkait dengan persoalan hukum secara cepat berdasarkan UU; Adanya kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai; Kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan prosedur seperti biasanya, di mana membutuhkan proses yang lama, sedangkan keadaan mendesak memerlukan kepastian untuk segera diselesaikan. 

Sejumlah pihak memberikan apresiasi kepada Presiden, karena sudah bergerak cepat sehingga Perppu 2/2020, dapat menjadi dasar hukum dan memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Pemilihan dan pemilihan serentak lanjutan dengan persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR, [vide pasal 122 A Perppu2/2020]. Yang sebelumnya keputusan dilakukannya penundaan pemungutan suara pada 23 September 2020 adalah kewenangan eksekutif dan/atau pembentuk UU. [vide pasal 201 UU 10/2016].

Dengan demikian, Perppu Pilkada ini, sudah memberikan kepastian bahwa Pilkada digeser ke bulan desember mendatang. Disebutkan pula, apabila kondisi masih tidak memungkinkan, hari pemungutan suara dapat diundur lebih lama lagi, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 201 A ayat (3).

Menjaga Independensi

Terdapat beberapa pasal dalam Perppu 2/2020, yang harus menjadi catatan penting bagi KPU sebagai lembaga teknis penyelenggara pemilu. Pertama adalah terkait Pasal 122 A, yang mengatakan bahwa dalam hal penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan, harus mendapatkan persetujuan bersama yaitu KPU, Pemerintah dan DPR. Dalam konteks ini, KPU tidak diberikan kewenangan sepenuhnya secara independen dan mandiri. Melainkan harus mendapatkan persetujuan dua lembaga negara. Yang apabila dilihat secara politis sangat dimungkinkan, terjadi ‘conflict of interest’ antara Pemerintah, Legislatif dan KPU. 

Konflik kepentingan antara lembaga, sudah lazim dalam sistem ketatanegaraan indonesia. KPU harus benar-benar cermat, sebab dalam hal penudaan ini, terdapat kelompok yang diuntungkan dan yang dirugikan. Pada nafas ini, potensi tarik-menarik kepentingan sangat kuat. Seperti kita lihat, penundaan Pilkada, jelas menguntungkan Petahana ‘incumbent’. Banyak dari mereka dapat memanfaatkan pandemi Corona menjadi medium mendulang suara, dengan memanfaatkan pendistribusian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak.

Fenomena Bupati Klaten, Sri Mulyani, menjadi salah satu fakta menarik. Di mana bansos dari Kementerian Sosial (kemensos) berupa hand sanitizer, diduga kuat ditempeli gambar dirinya. Tak ayal, kasus Sri Mulyani menjadi viral di jagad medsos, disertakan #BupatiKlatenMemalukan.
Tentu saja, publik seharusnya bisa tidak buru-buru menghakimi, dan menuduh Sri Mulyani melakukan kampanye terselubung. Pasalnya, di tahun politik, setiap fakta politik bisa dibolak-balik. Benar menjadi salah, pun salah menjadi benar. Tak menutup kemungkinan, kasus Sri Mulyani ini memang sengaja digoreng, mengingat beliau adalah kandidat terkuat di Pilkada mendatang. 

Di sisi lain, penundaan Pilkada jelas merugikan calon Penantang.  Yang tidak memiliki kuasa untuk mendistribusikan bansos dari pemerintah untuk masyarat yang terdampak. Kalau pun seandainya penantang memberikan bantuan dari anggaran pribadi, atau dari bantuan pihak swasta—tetap saja akan rugi—masih perlu menimbang dana kampanye yang akan semakin membengkak. 

Dalam konteks inilah, KPU harus benar-benar cermat dengan adanya potensi conflict of interest, pada saat pengambilan keputusan terkait dengan penundaan Pilkada. Maka dari itu, KPU harus tetap menjaga independensinya, mengingat bahwa anggota Parlemen juga merupakan kader partai politik, yang niscaya memiliki kepentingan dalam Pilkada serentak mendatang.

Menukil pendapat Yuddin Chandra Nan Arif, dalam karyanya berjudul “Komisi Pemilihan Umum Sebagai Komisi Negara Independen, Dalam Sistem Ketatanegaraan”, menyebutkan KPU dengan sebuah istilah Komisi Negara Independen (independent regulatory agencies). Pendapat ini, secara tidak langsung menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh William F. Fox, Jr.

Sebagai komisi independen, maka KPU harus benar-benar mandiri, jangan sampai dipengaruhi oleh lembaga lainnya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal istilah Trias Politica, yang meliputi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga lembaga ini, tidak dibenarkan untuk ikut campur dan mengintervensi KPU—agar pemilu jujur dan adil dapat diwujudkan.
Sebagaimana telah disebutkan dalam Konstitusi, pasal 22 E ayat (1) UUD’45, secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Amanat UUD’45, hanya dapat terwujud dengan baik, ketika KPU melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan Konstitusi dan Undang-Undang.(*)

*) Arif Budiman

Penggiat Demokrasi dan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta.

You may also like