Ilustrasi/Net
GENIAL.ID. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada semua sektor kehidupan, dan bukan semata-mata menerjang masalah kesehatan. Di antara sektor yang juga terkena imbasnya adalah sosial-ekonomi dan pendidikan. Tentu saja hal ini tak mudah, bukan hanya bagi Indonesia, namun bagi berbagai negara di belahan bumi manapun.

Pandemi ini menyebar di 216 negara dengan kasus terkonfirmasi positif lebih dari 30 juta manusia. Secara nasional, pandemi Covid-19 ini sudah menjadi sejarah virus terluas di Indonesia dengan sebaran di 479 kota. Ini juga menjadi catatan virus dalam sejarah pertama sejak Indonesia merdeka yang belum pernah dialami oleh pemerintahan sebelumnya.

Tak mudah menghadapi situasi pertama dalam lembaran perjalanan bangsa Indonesia, bahkan perjalanan dunia. Semua pihak dan elemen cukup terseok-seok di masa-masa awal pandemi, termasuk pemerintah. Semua sektor kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, wisata, dan bahkan sosial-politik ikut larut dalam kesusah-payahan.

Termasuk juga di dalamnya dunia pendidikan. Ketika pembatasan sosial dan fisik diberlakukan, maka kegiatan belajar mengajar menjadi persoalan. Bagaimanapun, keselamatan jiwa warga negara lebih utama dibandingkan pendidikan. Bukan berarti pendidikan dikesampingkan, yang lebih-lebih itu juga menjadi amanat Pembukaan Dasar UUD 1945 yang merupakan janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal 5 kemudian disebutkan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sementara dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan basis Konstitusi di atas, pendidikan tak boleh berhenti. Di tengah kondisi darurat, pendidikan harus terus berjalan dengan penyesuaian-penyusaian. Memang tak mudah, namun harus dilakukan. Sejarah mencatat, bangsa-bangsa yang memprioritaskan pendidikan pasca mengalami krisis dan kehancuran akibat perang adalah bangsa-bangsa yang bisa cepat bangkit dan berdiri tegak dengan segera. Salah satu contohnya adalah Jepang.

Di tengah krisis karena pandemi Covid-10, salah satu penyesuaian itu adalah dengan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun ternyata, menyelenggarakan PJJ ini tak mudah dijalankan di lapangan.  Paling tidak ada tiga persoalan. Pertama, terkait dengan ketersediaan gawai, yang harus benar-benar didata secara detail dan menyeluruh. Kedua, terkait dengan keterbatasan kuota, baik karena keterbatasan jaringan internet hingga ke desa-desa ataupun karena keterbatasan ekonomi yang menjadi kendala orang tua. Ketiga, adalah persoalan sumber daya manusia (SDM) para guru dan pelaku pendidikan—termasuk di dalamnya adalah orang tua yang membimbing anak didik di rumah— dalam menjalani pola pembelajaran baru melalui dalam jaringan (daring).

Saat ini, hal yang cukup banyak menjadi aspirasi publik adalah terkait dengan ketersedian kuota. Dalam hal ini, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—bersama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)—yang mengeluarkan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020 dengan anggaran selama empat bulan senilai Rp 7,2 triliun sangat tepat dalam rangka membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani PJJ.

Kebijakan ini menjadi langkah solutif sebab keterbatasan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik selama ini menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Solusinya, Kemendikbud beserta pemangku kepentingan lainnya memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan senilai Rp 7,2 triliun.

Berdasarkan keterangan dari Kemendikbud, bantuan kuota data internet ini dua jenis: kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan kuota belajar hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada laman Kemdikbud.

Tentu saja, kebijakan yang sudah sangat tepat dan melegakan para orang tua serta guru ini ini harus dikawal di lapangan. Misalnya, kuota internet yang dibagikan ini merata kepada seluruh pendidik dan peserta didik yang telah terdaftar; mekanisme endataan dan verifikasi nomor ponsel harus benar-benar valid, termasuk validasi nomor ponsel oleh operator seluler. Pihak-pihak terkait juga harus responsif bila ada laporan di lapangan, baik dari pendidik maupun peserta didik yang belum menerima bantuan.

Saat ini, Kemendikbud sudah menyalurkan bantuan kuota data internet tahap satu dan dua September kepada 27.305.495 nomor telepon selular pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Tentu saja, data nomor ponsel ini, harus terus diverifikasi sehingga kuota internet tersebut dapat tersalurkan ke seluruh nomor penerima bantuan dan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

 

Winda

Aktivis Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (NA)

You may also like