Istimewa
GENIAL.ID Jakarta - Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19.  Misalnya guru mengalami kesulitan dalam mengelola PJJ  dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. 

Kendala yang dialami oleh orang tua adalah tidak semuanya  mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya (kerja, urusan rumah, dsb). Dan untuk siswa mereka mengalami  kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru.

Maka itu Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang dikeluarkan pada pertengahan Juni 2020 akhirnya direvisi.  Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada  taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, di Jakarta, Jumat (07/08).

Dalam revisi SKB tersebut, Mas Menteri mengatakan  untuk satuan pendidikan yang berada di zona kuning  diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk itu, pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru,  yaitu: 

1. Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning.  Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada zona hijau dan zona kuning.

2. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus).  Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus).

Mendikbud menegaskan meskipun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda/Kanwil dan Kepala Sekolah.  “Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan,” katanya menambahkan.

Untuk kurikulum darurat, Mas Menteri menjelaskan  itu merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada Kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini ada penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Ini bertujuan agar guru lebih fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.  “Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran (tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir),” jelasnya menambahkan.

Nadiem memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan  untuk memilih 3 opsi pelaksanaan kurikulum, yakni tetap menggunakan kurikulum nasional 2013,  menggunakan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) atau melakukan penyederhanaan 1 2 3 kurikulum secara mandiri.

Mendikbud mengatakan dengan penyederhanaan kurikulum tersebut  diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. 

Menurutnya dari penyederhaan kurikulum ini maka akan memberikan dampak positif bagi guru, siswa dan orang tua. Dampak bagu adalah tersedianya acuan kurikulum yang sederhana, berkurangnya beban mengajar, guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual serta kesejahteraan psikososial guru meningkat.

Sedangkan dampak bagi siswa antara lain  siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual serta kesejahteraan psikososial siswa meningkat.

"Dampak bagi orang tua  adalah mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah dan kesejahteraan psikososial orang tua meningkat," ujarnya.

You may also like