Istimewa
Genial - Keputusan MA Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 yang berisi mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai tepat oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dan dia pun memberikan apresiasi kepada MA yang telah membuat keputusan tersebut. 

"Saya mengapresiasi Putusan MA tersebut ," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa.

Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini mengingatkan kepada pemerintah agar dalam menetapkan peraturan harus sesuai dengan kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sehingga menurutnya peraturan yang telah ditetapkan itu berlaku secara efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dan dia meminta kepada pemerintah agar melaksanakan putusan MA tersebut dan menyatakan bahwa Perpres Nomor 75 dibatalkan. "Lalu melakukan sosialisasi tentang pembatalan tersebut dan mengembalikan besaran iuran BPJS seperti semula yang sudah ditetapkan," katanya. 

Seperti diketahui MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Seperti dikutip dari laman MA di Jakarta, Senin (9/3) uji materi yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir diputus hakim agung Yosran, Yodi Martono Wahyunadi dan Supandi. Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I. Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan uji materi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 karena menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen tidak disertai alasan logis. Menurut komunitas itu, Perpres 75 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Mir) 
 

You may also like