Azry Almi Kaloko
GENIAL.ID, Opini -  Sejak Maret 2020 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di instansi pendidikan di seluruh Indonesia, baik itu di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan mau tidak mau demi menghambat penyebaran pandemi Covid-19 yang jika dihitung hingga hari ini, sudah hampir delapan bulan mewabah di Indonesia.

Penularan virus pun sangat cepat dan sulit terdeteksi secara langsung karena adanya masa inkubasi virus, sehingga diberlakukanlah social distancing yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. 

Akibat kebijakan social distancing ini, dunia pendidikan di Indonesia juga dituntut harus mampu beradaptasi dengan keadaan, salah satu caranya adalah mengganti proses belajar mengajar dengan PJJ atau belajar secara online/daring. 

Keterbatasan ketersediaan kuota data internet bagi pendidik dan peserta didik selama delapan bulan diberlakukannya PJJ adalah kendala yang paling banyak dihadapi. Kemendikbud dalam siaran pers nomor 272 /sipres/A6/IX/2020, kemudian merespon hal ini dengan meresmikan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020. Kebijakan pembagian kuota data ini diharapkan dapat membantu akses informasi dan belajar-mengajar baik bagi guru, siswa, mahasiswa, serta dosen dalam menjalani PJJ selama empat bulan kedepan.

Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dari Kemendikbud dengan berbagai stakeholder, diantaranya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Alokasi akses kuota data yang diberikan  Kemendikbud antara lain 20 GB/bulan bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 35 GB/bulan bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, 42 GB/bulan bagi pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta 50 GB/bulan untuk mahasiswa dan dosen, dengan total kuota umum sebesar 5 GB/bulan dan sisanya adalah untuk kuota belajar.

Pembagian kuota data ini juga dapat mengakses 19 aplikasi belajar daring, 5 video conference, 22 website dan 401 website kampus di seluruh Indonesia. Kebijakan pembagian akses ini juga menjawab kekhawatiran pengaplikasian kuota data disalahgunakan.

Kebijakan ini adalah suatu terobosan yang menjadi jawaban dari banyak tuntutan berbagai pihak, mulai dari guru, dosen, siswa hingga orang tua. Kita perlu memberikan apresiasi terhadap Kemendikbud atas kebijakan ini, dengan subsidi kuota internet ini juga telah mengurangi beban pengeluaran orang tua peserta didik. 

Pendidikan merupakan hal terpenting dan utama dalam kehidupan kita. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Dari pasal ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan baik itu di masa pandemi Covid-19 yang sedang mewabah saat ini, pemerintah harus mampu menjamin bahwa seluruh warga negara yang berstatus peserta didik tetap mendapatkan akses untuk belajar dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Saat ini persoalan proses belajar mengajar menjadi tantangan tersendiri bagi para guru dan dosen, dalam situasi ini kita dituntut harus mampu out of the box dalam mencari solusi. Kini pemerintah telah memberikan akses yang seluas-luasnya, mulai dari penyederhanaan kurikulum hingga kuota data internet gratis. Tugas pendidik selanjutnya harus mampu mencari solusi yang inovatif dan kreatif agar proses PJJ dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PJJ juga tidak terlepas dari kerjasama guru dan orang tua. Keduanya kini harus dituntut optimal karena kendala yang selama ini diutarakan telah direspon pemerintah.

Peran pemerintah juga diharapkan tidak sampai disini saja, pemerintah harus mampu melengkapi infrastruktur jaringan internet seluas-luasnya. Permasalahan lain yang kemudian perlu diperhatikan adalah masih banyak wilayah di Indonesia yang belum mampu dijangkau infrastruktur jaringan internet. Pembangunan tol langit yang selama ini digagas pemerintah, kiranya dapat segera menjadi solusi dari persoalan infrastruktur jaringan internet ini. 

Pemerintah harus terus hadir memberikan solusi untuk menjamin peserta didik mendapatkan hak pendidikannya khususnya pada masa pandemi Covid-19. Sebagaimana yang tercantum pada UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni, tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab, yang tentunya dalam mengamalkan tujuan tersebut tidak bisa terlepas dari mendapatkan akses terhadap pendidikan yang seluas-luasnya bagi peserta didik dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. [**]

**Oleh: Azry Almi Kaloko
Penulis merupakan Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 


You may also like