Ilustrasi/Net
GENIAL.ID. Buku adalah jendela dunia. Itulah pepatah yang seringkali terdengar sejak lama, dan tentu saja masih relevan hingga kini. Membaca buku pun menjadi sarana membaca dunia. Meskipun fisik duduk termangu saat membaca buku, namun pikiran bisa menembus batas-batas geografis dan melintasi banyak peradaban.

Membaca buku adalah mempertebal informasi dan memperdalam wawasan sehingga pandangan dan pemahaman pun menjadi semakin luas. Pikiran bisa semakin tajam, kritis dan analitis saat membaca realitas. Kelak hal ini akan melahirkan sikap-sikap penuh kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Dan tidak ada kehidupan yang lebih indah dibanding dengan penuh kebijakasanaan, yang bersumber dari nilai-nilai universal kemanusiaan. Sekali lagi itu bisa diraih melalui proses pembacaan.

Membaca adalah proses tetap untuk memahami realitas dunia itu. Namun soal buku, sarananya bisa berubah. Lebih-lebih sekarang di tengah gelombang teknologi digital. Buku bisa disimpan dan dibaca secara virtual dalam ruang-ruang digital yang tak terbatas.

Ratusan tahun lalu, untuk membawa ratusan buku, mungkin harus diangkut melalui puluhan kuda. Namun sekarang, ratusan buku bisa dibawa kemana-mana dengan tak lebih berat dari segenggam ponsel pintar.  Buku bisa dibaca kapan saja dengan ketersediaan jaringan internet. 

Karena itu, di tengah dunia yang berubah dengan sangat cepat, jaringan internet pun sudah semakin penting dan utama. Ketersediannya sama dengan ketersediaan buku di masa lalu. Dan karena membaca adalah satu keharusan dalam membangun peradaban, maka menyediakan jaringan internet pun menjadi keharusan dan kewajiban negara.

Dalam kaidah ushul-fiqh di dunia pesantren dikenal: maa laa yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Bila satu kewajiban tidak akan tecapai kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Karena itu, apabila menurut Konstitusi itu negera wajib mencerdeskan kehidupan bangsa, maka ketersediaan untuk mencapai tujuan berbangsa sesuai dengan amanat Kemerdekaan itu juga menjadi wajib.

Dalam hal ini negara wajib menyediakan buku yang murah dan terjangkau. Dalam hal ini pula negara wajib menyediakan jaringan internet yang merata, sebagai sarana untuk mengakses informasi bagi warga negara, terutama bagi kalangan dunia pendidikan. Tujuannya tak lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks ini, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah komando Menteri Nadiem Makarim yang menyediakan kuota gratis bagi pelajar, mahasiswa dan dosen di tengah pandemi Covid-19 harus diapresiasi. Bersama dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kemedikbud mengeluarkan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020 dengan anggaran selama empat bulan senilai Rp 7,2 triliun.

Saat ini Kemendikbud sudah menyalurkan bantuan kuota data internet kepada 27.305.495 nomor telepon selular pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Kebijakan ini harus mendapat acungan jempol dari warga negara, terutama yang bergelut di bidang pendidikan.

Kembali ke soal buku dan bahan bacaan secara virtual. Berdasarkan data The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)—sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang pendidikan, keilmuan dan kebudayaan—menyebutkan bahwa minat baca orang Indonesia sangat rendah sekali. Dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada satu orang yang rajin membaca. Dalam riset Central Connecticut State University, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Ini sangat mengkhawatirkan.

Namun tentu saja, kekhawatiran tidak akan menjadi solusi. Jalan keluar harus tetap dicari dan dirumuskan, untuk kemudian menjadi kebijakan. Berdasarkan penelitian sejumlah pihak, ternyata minat bacaan berkorelasi juga dengan ketersediaan sarana dan prasana, seperti buku dan perpustakaan yang refresentatif. Dalam hal digitaliasi, tentu saja berkorelasi dengan ketersediaan jaringan internet dan kuota.

Dalam konteks inilah, langkah Kemendikbud menyediakan kuota gratis bukan semata menjadi kebijakan yang bersandar kepada kondisi di tengah musibah. Ini bisa menjadi langkah jauh ke depan. Kebijakan ini bisa menjadi lompatan besar sebagaimana menjadi visi misi Presiden Joko Widodo dalam setiap program.

Kebijakan ini menjadi triger dan benih-benih revolusi positif di dunia pendidikan. Kelak, bila vaksin Covid-19 sudah ditemukan dan dibagikan, kebijakan ini bisa terus dilanjutkan. Tujuannya adalah melakukan pemerataan akses informasi dan bahan bacaan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ke depan, membangun perpustakaan secara digital, lalu membagikan kuota bagi peserta didik serta guru dan dosen.

Ini langkah besar revolusi membangun peradaban. Dan ketika banyak orang membicarakan Industri 4.0 tanpa tahu arah darimana harus memulai, Kemendikbud menjadi pelopor menuju dunia 4.0 secara nyata. Selamat!

Miftahul Jannah, S.HI

Staf Pengajar di Pondok Modern Pesantren Persatuan Islam (PPI) Nomor 67 Benda Tasikmalaya

You may also like