Willy Midel berfoto setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DIrjen Minerba, Kementerian ESDM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11). (Istimewa)
Genial - Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja inspektur tambang di daerah.

"Banyak pengusaha lari tidak bertanggungjawab mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara, hal ini harus diantisipasi oleh Dirjen Minerba dari jauh-jauh hari" tegas Willy Midel Yoseph dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR  dengan Dirjen Minerba di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Permasalahan koordinasi dan kerja sama pemerintah daerah saat ini juga masih terbilang sulit, Willy menyebut banyak kepala daerah seperti Bupati yang tidak tahu persuratan antara Dirjen dengan Gubernur.

"Kami dari Komisi VII mendesak Dirjen Minerba untuk membantu koordinasi di daerah, persuratan Gubernur dengan Dirjen harus tembus ke Bupati maupun DPRD daerah karena wilayah kerjanya disana," lanjutnya.

Lebih lanjut, Wily mendesak agar Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) harus secara intensif dan efektif melaksanakan kewajiban reklamasi setiap tahapan dan pasca tambang sesuai tata guna lahan dan peraturan perundang-undangan.

"Mengenai pembiayaan, kami juga menyoroti biaya tinggi penghambat investasi disini, cost produksi cukup tinggi, tolong diperhatikan angkutan mau darat mau lainnya jangan terlalu dibebankan kepada pengusaha, bisa kita buat beragam alternatif melalui portal, melalui pos." pungkas Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dapil Kalimantan Tengah ini. (Mil)

You may also like