I Wayan Sudirta
GENIAL.ID, Jakarta - Pro dan kontra soal Rancangan Perpres Tugas TNI dalam atasi terorisme muncul di masyarakat, anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta merespon hal tersebut.

Sudirta memahami rasa khawatir dengan pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme. Namun, dia mengingatkan semuanya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

"Masyarakat tidak perlu kuatir terhadap pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Bagaimanapun juga, nyata di Indonesia bahwa terorisme sudah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan bangsa dan negara," ucapnya, Senin (18/5/2020).

Menurut Sudirta, dengan mengacu UU Nomor 5 Tahun 2018, memberikan waktu untuk melahirkan peraturan pelaksanaan. "Dan upaya menyiapkan Rancangan Perpres merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengantisipasi penanggulangan terorisme," jelas Sudirta.

Politikus PDI Perjuangan tersebut juga melihat rasa khawatir tumpang tindih kewenangan TNI dengan kepolisian dan BNPT dalam pemberantasan terorisme.

"Tentu sebenarnya itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 Ayat 2 huruf b angka 3," tambahnya.

"Dalam angka 3 ketentuan tentang OMSP (Operasi Militer Selain Perang) disebutkan bahwa tugas pokok selain perang bagi TNI adalah mengatasi aksi terorisme. Agar tidak menimbulkan kekuatiran dan polemik, maka harus diperjelas dalam Perpres yang akan diterbitkan," jelas Sudirta.

Karena itu perlu diberi catatan, di antaranya, pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme merupakan pilihan terakhir setelah instansi keamanan yang ada tidak cukup mampu untuk mengatasi terorisme. Atau misi menyelamatkan WNI di luar negeri, seperti penyanderaan kelompok teroris Abu Sayyaf.

"Yang terpenting adalah mengatur jika eskalasi ancaman keamanan meningkat dan mengganggu kedaulatan negara, kemudian Presiden menetapkan status keadaan darurat militer," ungkap Sudirta.

Selain itu, masih kata dia, prinsip utama yang diatur dalam Perpres harus menekankan pengerahan kekuatan militer dalam OMSP untuk mengatasi terorisme hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik Presiden.

Yang terakhir, pelibatan TNI pada intinya bersifat sementara dalam menangani terorisme. Selain itu, akuntabilitas hukum dalam menangani terorisme sama seperti polisi.

"Di mana TNI harus tunduk pada mekanisme peradilan umum perihal pertanggungjawaban hukumnya, jika terjadi pelanggaran atau kesalahan," pungkasnya. (Mil)

You may also like