Asry Almi Kaloko
GENIAL.ID - Pendidikan Tinggi adalah wadah untuk membentuk karakter dan potensi mahasiswa agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing. Akibat pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih mewabah hingga hari ini, seluruh institusi pendidikan di Indonesia mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tingkat tinggi mau tidak mau harus menyesuaikan pembelajaran secara daring.

Tidak hanya di sektor pendidikan, pandemi telah berdampak terhadap sektor lain seperti kesehatan hingga ekonomi masyarakat yang kemudian berpengaruh terhadap kemampuan orang tua mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan.

Sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 Pasal 46 dan 47 disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan juga masyarakat. Dimana pengelolaan dana pendidikan tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pendidikan seperti pelayanan akademik mahasiswa, penggajian dosen dan staf kampus serta operasional bangunan dan perangkat kampus.

Menurut UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, keterjangkauan adalah asas penting dari pendidikan tinggi dimana biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa harus sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Atas UU inilah kemudian diberlakukannya UU No 55 tahun 2013 tentang sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di seluruh PTN di Indonesia. 

Tidak hanya memudahkan mahasiswa di PTN, Pada tahun 2020 dimana pendidikan tinggi ikut terimbas oleh pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud memberlakukan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk membantu pembiayaan perkuliahan bagi mahasiswa PTN dan juga PTS di Indonesia. Adapun syarat untuk mendapatkan KIP Kuliah adalah dibuktikan dengan kendala finansial atau ketidakmampuan orang tua mahasiswa dalam pembiayaan kuliah, penerima beasiswa tidak sedang dibiayai oleh program beasiswa lain serta sedang berada di jenjang perkuliahan semester ganjil pada tahun yang berlaku.

Peraturan tentang UKT mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. Sementara KIP kuliah diatur pada Permendikbud No 10 tahun 2020. KIP kuliah sendiri mencakup pembiayaan pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah dan pemberian bantuan biaya hidup yang dinominalkan sebesar Rp 700.000/bulan tiap semester. 

Pada siaran pers Kemendikbud tentang Capaian Program Prioritas Merdeka Belajar tahun 2020, Selasa (5/1/2020), dilaporkan bahwa KIP kuliah disasarkan untuk target sebanyak 887.717 mahasiswa di seluruh Indonesia, namun ternyata capaian dari target tersebut melebihi dari angka sasaran yang berjumlah 912.499 mahasiswa penerima manfaat, begitu juga dengan dana bantuan UKT telah diberikan kepada 400.000 lebih mahasiswa penerima manfaat. 

Capaian dari kebijakan ini tentunya perlu diapresiasi sebesar-besarnya oleh publik, sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor utama yang terkendala akibat pandemi Covid-19 tidak menganggu keberlanjutan pendidikan mahasiswa terutama soal pembiayaan kuliah. 

Walaupun hingga saat ini, fakta di lapangan masih menunjukkan angka yang tinggi terhadap ketidakmampuan mahasiswa untuk membayar pembiayaan perkuliahan, namun pemerintah melalui Kemendikbud telah menunjukkan kinerja yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, khususnya soal pemberian bantuan KIP kuliah yang melebihi target di masa pandemi Covid-19. Strategi pembangunan infrastruktur dan teknologi pendidikan, penguatan kebijakan dan pendanaan serta penguatan kurikulum dan asesmen menjadi kunci utama Kemendikbud dalam menghadapi pandemi untuk tetap meningkatkan mutu pendidikan.

Melalui siaran pers Kemendikbud tentang Capaian Tahun 2020 dan Sasaran Tahun 2021 (5/1) juga dijelaskan bahwa program Merdeka Belajar 2021 akan berfokus pada delapan prioritas. Pertama, pembiayaan pendidikan diantaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan target 1,095 juta mahasiswa, KIP Sekolah dengan target 17,9 juta siswa, layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan dengan target 42.896 sekolah, tunjangan profesi guru dengan target 363 ribu guru, dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan bantuan pemerintah kepada 13 SILN dan 2.236 lembaga. Prioritas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu dan akses terhadap pendidikan khususnya kepada mahasiswa melalui penambahan jumlah target penerima KIP kuliah yang mencapai 1 juta mahasiswa. 

Di masa pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya ini, proses pendidikan harus tetap berjalan dengan baik. Berbagai solusi dan kebijakan dari Kemendikbud diharapkan mampu menjadi jalan untuk mempertahankan proses pendidikan mahasiswa agar menciptakan generasi masa depan bangsa yang berkualitas.

Tidak ada alasan untuk menjadikan pandemi sebagai faktor yang melemahkan sektor pendidikan, kesolidan melawan Covid-19 menjadi kunci yang harus diterapkan pemerintah, stakeholder hingga masyarakat khususnya mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. [**]

**Oleh: Asry Almi Kaloko
Penulis merupakan Mahasiswi Hub. Internasional UIN Jakarta


You may also like