Istimewa/Net
Genial - Melalui Perpres No. 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Presiden Joko Widodo akhirnya menaikkan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Kenaikan iuran ini mulai berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) pada 1 Januari 2020. Besaran kenaikannya saya kira sangat mengejutkan, karena ada yang lebih dari 100 persen.

Menurut Perpres tersebut, iuran mandiri Kelas III naik 65 persen dari sebelumnya Rp25.500 per bulan menjadi Rp 42.000. Sementara, iuran mandiri Kelas II naik sebesar 116 persen dari sebelumnya Rp51.000, kini menjadi Rp110.000. Dan iuran Kelas I naik 100 persen, dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000. Kenaikan ini akan memberatkan masyarakat. Apalagi, pada saat yang bersamaan Pemerintah juga sedang berencana untuk menaikkan tarif listrik, tarif tol, dan berbagai tarif lainnya.

Itu sebabnya, DPR periode 2014-2019, melalui Komisi IX dan Komisi XI, sebenarnya sudah menyampaikan penolakan kenaikan premi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Itu adalah sikap resmi yang menjadi kesimpulan saat rapat dengan sejumlah kementerian terkait dan pihak BPJS Kesehatan. 

Memang, waktu itu penolakan kenaikan premi itu hanya spesifik menyebut Kelas III, tidak menyebut peserta mandiri khusus Kelas I dan II. Namun, meskipun boleh dinaikkan, besaran kenaikan premi untuk peserta mandiri Kelas I dan II seharusnya juga tidak boleh hingga seratus persen. Apalagi, kini iuran Kelas II kenaikannya lebih dari seratus persen. Kebijakan ini bisa kian merusak partisipasi masyarakat yang telah ikut program sistem jaminan kesehatan.

Dengan tata kelola seperti sekarang ini, BPJS Kesehatan bukan lagi sebuah Jaminan Kesehatan Nasional layaknya “Obamacare” yang memihak dan melindungi orang-orang yang kurang mampu untuk mengakses layanan kesehatan. Tapi sudah menjelma menjadi sebuah perusahaan asuransi biasa yang dimonopoli dan diwajibkan negara. Seolah negara “memaksa” rakyat, padahal pelayanan kesehatan adalah hak warga.

Ironisnya, sesudah iuran dinaikkan hingga lebih dari 100 persen, Pemerintah saat ini justru sedang berusaha memangkas manfaat layanan yang bisa diperoleh peserta JKN. Saya baca, Menteri Kesehatan sedang mengevaluasi kembali daftar penyakit dan tindakan yang bisa ditanggung BPJS. Tujuannya, untuk membantu mengatasi defisit keuangan BPJS. Ini kan tidak benar. Bagaimana partisipasi publik akan meningkat kalau begini? Yang ada justru demoralisasi, kepercayaan masyarakat kepada BPJS dan Pemerintah jadi tambah rusak.

Secara umum, kebijakan menaikkan iuran BPJS ini saya kira memiliki beberapa kekeliruan.

Pertama, kebijakan ini hanya hendak menyelamatkan keuangan BPJS, tapi tak memikirkan implikasinya bagi masyarakat luas. Sejak awal saya berpandangan, tidak seharusnya defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan dialihkan seluruh bebannya ke masyarakat. Sebab, yang sedang kita bangun ini adalah sistem jaminan sosial kesehatan, bukan perusahaan asuransi. Jadi, yang seharusnya ditambah adalah peran serta negara.

Pemerintah seharusnya meninjau ulang model pembiayaan JKN yang saat ini menggunakan sistem iuran atau premi asuransi. Karena dengan membebankan biaya jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah seperti hendak melepaskan kewajibannya untuk menjamin akses kesehatan terjangkau bagi seluruh masyarakat.  

Kedua, kebijakan ini dirilis sebelum tuntutan transparansi, efisiensi, serta tata kelola kelembagaan yang bersih benar-benar ditunaikan BPJS. Sehingga, kita tak pernah benar-benar tahu, masalah yang diidap oleh BPJS ini apakah masalah di kepesertaan, ataukah di tata kelola yang buruk.

Pada 24 Mei 2019 lalu, misalnya, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) melakukan dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI tentang hasil audit Dana jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018. BPKP menemukan adanya inefisiensi pembayaran klaim layanan di RS (Rumah Sakit) sebesar Rp819 milyar karena kontrak antara RS dan BPJS Kesehatan menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi. 

Selain itu, data base kepesertaan BPJS juga belum optimal, karena masih ada temuan 27,44 juta data peserta bermasalah. Ini sebenarnya adalah masalah lama, tapi belum juga diselesaikan. BPJS seharusnya mempercepat proses ‘data cleansing’ kepesertaan ini.

Transparansi BPJS juga sangat buruk. Hingga hari ini BPJS belum mengunggah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 2018, padahal ini adalah bagian dari pertanggungjawaban publik. Dokumen laporan pengelolaan dana jaminan sosial mereka unggah terakhir adalah tahun 2017. 

Ketiga, pangkal mula permasalahan defisit BPJS sebenarnya bisa ditarik ke rendahnya anggaran kesehatan Indonesia. Dari lebih Rp2 ribu triliun APBN, anggaran kesehatan kita hanya sekitar Rp110 triliun. Jika dihitung berdasarkan proporsinya terhadap GDP, anggaran kesehatan kita hanya sekitar 2,8 persen dari GDP. Sehingga setiap orang di Indonesia hanya memperoleh pembiayaan kesehatan sebesar US$112 perkapita. Ini jumlah yang kecil sekali. Idealnya, proporsi anggaran kesehatan terhadap GDP itu sekitar 10 persen.

Jadi, kebijakan menaikkan iuran BPJS hingga lebih dari seratus persen ini menurut saya keliru. Ini kebijakan publik yang buruk, karena yang dipikirkan Pemerintah hanyalah bagaimana menyelamatkan keuangannya sendiri, tidak mau tahu implikasinya pada kantong masyarakat.

Presiden mestinya segera mengevaluasi direksi dan kelembagaan BPJS. Bagaimanapun lembaga ini langsung berada di bawah Presiden, bukan di bawah Menteri Kesehatan. Saya usul, ada beberapa hal yang harus segera dievaluasi oleh Presiden.

Pertama, BPJS ini adalah Badan Hukum Publik, bukan BUMN atau perusahaan. Sehingga, sangat tidak pantas jika Direksi BPJS digaji seperti halnya CEO atau direksi bank. Apalagi, lembaga ini terus-menerus defisit. Ini yang mencederai kepercayaan publik pada lembaga tersebut.

Kedua, sudah saatnya transparansi tata kelola BPJS memanfaatkan teknologi digital. Bila perlu, tiap peserta punya mobile account yang bisa mengecek detail klaim yang diterima pada tiap transaksi, bukan hanya kapan harus bayar iuran saja. Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini peserta tidak bisa memantau jumlah biaya yang sudah diklaimnya, juga tidak tahu persis manfaat atau fasilitas apa yang bisa diklaim, serta mana yang tidak. Padahal, di sisi lain, saat peserta datang ke rumah sakit mereka harus menandatangani perjanjian untuk membayar sendiri item-item manfaat yang tak ditanggung BPJS.

Demi transparansi, seharusnya hal ini tak sulit dilakukan. Bukankah Presiden di mana-mana selalu ngomong Revolusi Industri 4.0, ‘unicorn’, ‘decacornn’, atau tol langit? Harusnya semua itu segera diterapkan untuk membenahi BPJS Kesehatan. [**]

Penulis: Dr. Fadli Zon, M.Sc (Anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra)

You may also like