Toni Ardiansyah
GENIAL.ID, Opini - Pemberlakuan era kenormalan baru atau new normal yang dicanangkan pemerintah sejak 5 Juni lalu, sedikit tidak telah memberikan harapan baru terhadap geliat perekonomian kita yang sempat “tidur” sejak 3-4 bulan terakhir. Meskipun belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, karena tetap harus menghormati protokol kesehatan yang dipersyaratkan oleh pemerintah, mengingat angka positif kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Tentu dua hal yang sangat kontradiktif dan dilematis, di satu sisi kita ingin terbebas dari serangan pandemi virus, namun di sisi lain kita juga harus segera bangkit dari situasi ekonomi yang semakin serba sulit saat ini.

Salah satu sektor yang belum berani menerapkan situasi new normal adalah sektor pendidikan. Baik pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi masih konsisten melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan sistem online atau dalam jaringan (daring) hingga dimulainya tahun ajaran baru pada pertengahan Juli ini. Hal ini tentu sangat beralasan, karena setiap institusi pendidikan, apakah itu sekolah atau pun lembaga perguruan tinggi, sangat rentan dengan aktivitas yang melibatkan kerumunan orang banyak hingga kecenderungan menjadi potensi menular nya virus corona secara massif akan semakin tinggi.

Sebagai orang yang aktivitas sehari-harinya di dunia kampus, penulis ingin memberikan pandangan dan pendapat sederhana terkait aktivitas belajar mahasiswa di masa pandemi ini, lalu dikaitkan dengan tuntutan mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang marak beberapa waktu lalu, yang menginginkan dihapusnya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sebagaimana realitas yang kita saksikan bersama, sejak pertengahan Maret lalu, proses penyelenggaraan pendidikan tinggi semester genap tahun akademik 2019/2020, telah dihentikan untuk sementara aktivitas perkuliahan fisik dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya secara langsung dalam lingkungan kampus. Semua kegiatan perkuliahan hingga bimbingan skripsi dan tesis dilakukan dengan sistem online. Pada situasi ini mungkin kita dapat memahami bahwa tuntutan mahasiswa untuk menghapus UKT adalah hal yang wajar, karena sejak 3-4 bulan terakhir ini mahasiswa tidak mengkases atau menggunakan fasilitas kampus secara langsung, sebagai konsekuensi pemenuhan hak atas kewajiban membayar uang kuliah pada situasi normal.

Tentu hal ini lagi-lagi menjadi sangat wajar, ketika kita berada pada lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dimana hampir semua proporsi kebutuhan anggaran operasional kampus ditanggung oleh negara. Pertanyaannya, bagaimana dengan kelangsungan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang hampir 100% biaya operasional kampus bersumber dari mahasiswanya sendiri?

Pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah sebaiknya tidak membedakan antara PTN dan PTS. Masalahnya dalam situasi seperti ini, PTS sangat membutuhkan bantuan pemerintah karena fakta yang kita lihat sebagian besar masyarakat menengah ke bawah, anak-anaknya kuliah di PTS. Fakta juga kita melihat bahwa memang pemerintah belum pernah memberikan perhatian yang lebih pada mahasiswa dan kampus PTS, mereka selalu seolah menjadi nomor dua dalam hal perhatian pemerintah. Hal ini berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah yang tidak membedakan sekolah negeri dengan sekolah swasta.

Kita bisa melihat contoh di pendidikan dasar dan menengah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun di perguruan tinggi tidak ada bantuan operasional semacam BOS. Kalaupun ada dana beasiswa misalnya buat mahasiswa PTS, jumlahnya relatif sangat kecil, dan tidak lebih dari 15% dari total dana beasiswa yang digulirkan pemerintah. Dengan momentum pandemi Covid-19 ini hendaknya pemerintah mulai berpihak pada pendidikan yang berbasis rakyat kecil.

Menurut data yang dihimpun penulis dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), PTS yang paling terkena dampak adalah PTS yang memiliki mahasiswa di bawah 1.000 orang. Saat ini, jumlah PTS seperti itu sekitar 80% dari total PTS yang ada dalam data APTISI. Artinya, terdapat 3.616 PTS yang memiliki mahasiswa di bawah 1.000 orang dari keseluruhan 4.520 PTS yang ada. Maka, semestinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan perhatian kepada PTS-PTS tersebut.

Selain itu data APTISI juga menunjukkan PTS dengan mahasiswa kurang dari 1.000 orang ini paling merasakan dampak. PTS itu menetapkan biaya kuliah berkisar antara Rp 1,2 juta hingga Rp 3,5 juta persemester. Dan rata-rata PTS tersebut tidak memiliki simpanan untuk menopang berjalannya sistem pembelajaran selama masa pandemi ini.

Bila boleh kita mengasumsikan PTS yang memiliki mahasiswa di bawah 1.000 orang rata-rata mahasiswanya hanya mampu membayar 50% dari total biaya masuk kuliah, dan jika semester depan berlanjut, dapat dipastikan 2/3 PTS di Indonesia akan terkena imbas tidak bisa membayar gaji dosen dan karyawannya. Bahkan, mereka juga dipastikan tidak bisa membayar biaya operasional penunjang seperti listrik, air, telepon, dan biaya lainnya.

Artinya, kita tiba pada kesimpulan bahwa, pertama keresahan mayoritas mahasiswa lantaran masih dibebankan untuk membayar UKT, padahal tidak ada mekanisme yang jelas tentang sistem baku kuliah daring yang diterapkan pihak rektorat masing-masing kampus selama masa pandemi Covid-19. Kedua, pertimbangan bijak juga harus senantiasa mengilhami pemikiran kita bahwa akan ada PTS dalam jumlah besar yang berpotensi mengalami kebangkrutan bila UKT dihapus sama sekali. Dimana kita ketahui bersama bahwa data jumlah PTS itu jauh lebih besar ketimbang jumlah PTN yang sebagian besar dana operasional bersumber dari APBN. Ketiga, pemerintah harus segera memikirkan juga solusi buat PTS yang selama ini mengandalkan dana operasional kampus hingga gaji dosen dan staf bersumber pada UKT mahasiswa.

Akhirnya, kita perlu apresiasi solusi untuk meringankan mahasiswa yang terdampak ekonomi akibat corona di perguruan tinggi negeri, dengan dikeluarkannya kebijakan dukungan UKT oleh Kemendikbud, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita berharap dengan Permendikbud ini mejadi win-win solution bagi kelangsungan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Meski Permendikbud ini lagi-lagi belum berpihak kepada perguruan tinggi swasta. [*]

 

*Oleh  Toni Ardiansyah, S.Pd

Penulis merupakan KTU Fakultas Ekonomi dan Manajemen UNSA Sumbawa Besar

You may also like