Menteri Keuangan Sri Mulyani (net)
GENIAL.ID, Opini - Dunia telah banyak menghadapi berbagai permasalahan pada awal tahun 2020, mulai dari banjir di Indonesia, lalu adanya ancaman perang dunia ketiga antara negara Amerika Serikat dengan Iran, ada bencana alam kebakaran hutan di Australia, dan muncul pandemi baru yaitu corona virus.

Corona virus atau COVID-19 pada awalnya ada di Tiongkok lebih tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei (BBC, 2020). Melihat kondisi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar bagi Indonesia yang sudah memasuki tahap darurat dan telah mengganggu kondisi keuangan negara, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Berdasarkan fokus pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor, maka perlu adanya pengkajian ulang kebijakan pemerintah, salah satu kebijakan pemberian THR bagi PNS.

Kebijakan pembagian THR bagi PNS tahun 2020 diperkirakan akan dibagi pada pertengahan bulan Mei 2020. Jika ditinjau dari segi kepemimpinan, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam menghadapi keadaan negara seperti ini berinisiatif mengeluarkan kebijakan mengenai keputusan dalam pemberian tunjangan hari raya bagi PNS pada tahun 2020.

Salah satu bentuk insiatif Sri Mulyani mencerminkan bagaimana pendekatan seorang pemimpin dalam menyelesaikan dan menghadapi masalah. Seperti yang diketahui, pemberian THR bagi pegawai yang berkerja di sektor swasta/private berbeda dengan pegawai sektor publik. PNS di Indonesia baru menerima adanya tunjangan hari raya pada tahun 2016. PNS di Indonesia yang mendapatkan dana THR meliputi PNS, Penerima Tunjangan, Polri, Penerima Pensiun, TNI, dan Pejabat Negara.

Hal ini sesuai dengan PP No 36 /2019 tentang Pemberian THR Bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunan  (SETKAB, 2019). THR berbeda dengan gaji ke-13 yang diterima PNS, dimana gaji ke-13 mencangkup tunjangan kinerja, tunjangan melekat, dan gaji pokok (KOMPAS, 2020).

Kementerian Keuangan mengambil langkah untuk menangani pandemi ini dengan salah satu caranya mengurangi besaran dan sasaran PNS yang akan menerima tunjangan hari raya. Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan di Indonesia dalam mengambil keputusan kebijakan pemberian tunjangan hari raya tahun ini memiliki peran penting. Pengambilan keputusan kebijakan pembagian THR bagi PNS tahun 2020 ini berjalan lancar dan harmonis di daerah maupun pusat dikarenakan Sri Mulyani menerapkan atau menggunakan pendekatan kepemimpinan yang tepat sesuai dengan urgensi permasalahan.

Jika ditinjau dari segi kepemimpinan, salah satu ahli Gary Yukl (2010) dalam bukunya mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses untuk memengaruhi orang agar setuju dan memahami apa yang diperlukan serta memberitahu bagaimana melakukan tugas secara efektif. Kepemimpinan juga merupakan upaya memfasilitasi anggota dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan.

Dalam suatu organisasi, pemimpin memiliki peranan penting untuk memengaruhi orang lain, baik lewat arahan, imbauan, saran, bimbingan, dan sebagainya. Berdasarkan hal itu maka sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara kepemimpinan yang setiap pemimpin pakai.

Definisi mengenai kepemimpinan pada dasarnya bergantung kepada perspektif dan ketertarikan aspek dari masing-masing ahli. Walaupun begitu, banyak ahli menyetujui konsep bahwa kepemimpinan dibutuhkan upaya mencapai efektivitas organisasi.

Dalam ilmu kepemimpinan, untuk mencapai kepemimpinan yang baik, tepatnya tidak ada cara yang sederhana mengenai evaluasi suatu kepemimpinan, sehingga dibutuhkan suatu kriteria pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat mendasarkan pada pemikiran mengenai pemimpin sebagai subjek, tingkat konseptualisasi, dan rangkaian penemuan teori-teori kepemimpinan. Klasifikasi pendekatan pemimpin sebagai subjek mencakup, pendekatan sifat, perilaku, pengaruh kekuasaan, terpadu, dan situasional pada kepemimpinan.

Melalui pendekatan kepemimpinan tersebut, diharapkan pemimpin organisasi dapat menentukan dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan. Dalam buku Yukl (2003) terdapat lima pendekatan kepemimpinan, yaitu The Trait Approach, The Behavioral Approach, The Power-Influence Approach, The Situational Approach dan The Integrative Approach.

Lalu bagaimana peran Sri Mulyani sebagai pemimpin menanggapi dampak dari kondisi adanya pandemi COVID-19? Pendekatan apa yang digunakan oleh Sri Mulyani?

Kebijakan pemberian THR bagi PNS pada umumnya dari tahun ke tahun sama, namun berbeda dengan tahun ini dimana jumlah besaran THR berbeda dan hanya ada beberapa PNS yang mendapat THR. Hal ini dikarenakan kondisi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang memberikan gangguan bagi keuangan negara. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani dalam menangani hal ini, telah mengeluarkan surat keputusan pencairan THR bagi PNS tahun 2020 melalui Surat Menteri Keuangan No S-343/MK/02/2020.

Dasar hukum pemberian THR tertera pada PP No 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR kepada TNI, PNS, serta pensiunan dan Polri. Keputusan Sri Mulyani telah diterima dan disahkan oleh Presiden terkait kebijakan pemberian THR tahun ini bagi PNS. Sebagai langkah penanganan pandemi ini, Presiden telah menetapkan bahwa THR tahun ini tetap diberikan pada TNI dan Polri, PNS untuk eselon III ke bawah. Bagian dari THR tersebut terdiri dari tunjangan dan gaji pokok, tetapi tidak dalam tunjangan kinerja. Serta para pensiunan PNS, TNI, dan Polri tetap mendapatkan THR.

Perbedaannya pada tahun ini THR tidak diberikan kepada pejabat negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, kepala lembaga pemerintah, eselon I dan eselon II, dan pejabat fungsional yang setara eselon I dan II (OKEZONE, 2020).

Alasan mengapa hanya beberapa PNS yang mendapat THR adalah dikarenakan jika dilihat berdasarkan tingkat gaji jelas berbeda dengan seluruh pejabat di tingkat eselon I dan II, presiden, wakil presiden, menteri, MPR, DPR, DPD, dan kepala daerah (KEMENKEU, 2020).

Berikut besaran gaji PNS berdasarkan golongan yang ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019 (KOMPAS, 2020):

• Golongan I (lulusan SD & SMP)

Golongan Ia: Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800

Golongan Ib: Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900

Golongan Ic: Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500

Golongan Id: Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500

• Golongan II (lulusan SMP & D-III)

Golongan IIa: Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600

Golongan IIb: Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300

Golongan IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000

Golongan IId: Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000

• Golongan III (lulusan S1 – S3)

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400

Golongan IIIb: Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600

Golongan IIIc: Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400

Golongan IIId: Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000

• Golongan IV

Golongan IVa: Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000

Golongan IVb: Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500

Golongan IVc: Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900

Golongan IVd: Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700

Golongan IVe: Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200

Sedangkan besaran tunjangan yang diterima oleh tingkat tertinggi, seperti pejabat eselon I biasa mendapat tunjangan sebesar Rp 19 juta lebih dengan ditambah tunjangan lain, serta penghasilan yang tidak kurang dari Rp 30 juta/bulan (PANRB, 2013).

Hal tersebut juga menjadi pertimbangan mengapa hanya beberapa PNS yang mendapatkan THR pada tahun ini. Jika melihat perbandingan besaran dengan tahun lalu sebesar Rp 40 triliun, Sri Mulyani mengatakan bahwa besaran dana untuk tahun ini hanya sebesar Rp 29,382 triliun.

Melihat dari sisi kepemimpinan, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memastikan bahwa Kementerian Keuangan menggunakan proses pengambilan keputusan yang sistematis, namun tidak mendominasi diskusi. Peran Sri Mulyani sebagai seorang pemimpin dalam hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang salah satunya menonjol adalah fungsi yang berorientasi pada tugas. Aspek berorientasi pada tugas bertujuan untuk membantu dalam penyelesaian masalah dengan melibatkan beberapa pihak. Dalam merumuskan kebijakan pemberian THR bagi PNS tahun ini, Sri Mulyani harus menekankan kepentingan bersama dan mengidentifikasi tujuan bersama.

Meskipun pembuatan kebijakan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, seharusnya masyarakat juga paham dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami dan mempercayakan keputusan tersebut kepada pemerintah. Sehingga tercipta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang dapat dilihat dari masyarakat yang dapat mematuhi dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dibilang sangat kecil atau tidak dilibatkan.

Analisis peran pemimpin selanjutnya dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan Sri Mulyani dalam menangani masalah keuangan negara dalam masa pandemi COVID-19. Dalam menanggapi langkah strategis dalam bidang ekonomi, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menyampaikan tiga langkah yang dilakukan Indonesia sebagai respon atas menangani Covid-19 dari sektor keuangan, yaitu melakukan realokasi dan refocusing dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), melakukan social safety net yang ditujukan tidak hanya untuk orang miskin namun juga untuk pekerja yang di PHK atau lainnya, serta mendukung dunia usaha agar tidak mengalami pemburukan yang makin mendalam, dapat berupa relaksasi dalam pembayaran pinjaman dan atau dalam bentuk perpajakan.

Dalam hal relaksasi akan terus dilakukan pembahasan untuk mematangkan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Sekretariat Kabinet RI, 2020).

Berdasarkan berbagai strategi diatas, maka gaya pendekatan kepemimpinan Sri Mulyani tergolong pendekatan situasional. Pendekatan situasional yang digunakan Sri Mulyani terlihat juga dari keputusan kebijakan THR yang mengurangi jumlah besaran THR berbeda dan hanya ada beberapa PNS yang mendapat THR.

Pendekatan situasional berfokus pada hal yang memengaruhi proses kepemimpinan. Pada pendekatan ini terdapat beberapa indikator seperti jenis organisasi, sifat pekerjaan, karakteristik pengikut, dan sifat lingkungan eksternal. Dengan didukung adanya kerjasama dalam kementerian terkait dan pemerintah pusat, maka keputusan mengenai kebijakan pemberian THR berjalan lancar dan harmonis baik di pusat maupun di daerah.

Melihat pentingnya peran pemimpin dalam menangani masalah COVID-19, maka diharapkan pemerintah untuk segera menyadari bahwa menangani pandemi COVID-19 diperlukan peran dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Sri Mulyani yang memilki peran sebagai pemimpin dan leading actor dalam penanganan keuangan negara,  alangkah baiknya jika pemimpin tersebut melakukan observasi tentang keadaan organisasi.

Jika seorang pemimpin menggunakan pendekatan yang salah dan tidak sesuai dengan keadaan bawahan, maka cara kerja suatu organisasi atau institusi tidak akan berjalan dengan baik, karena adanya perbedaan sikap dalam memimpin dan cara kerja, pola, dan budaya organisasi ataupun institusi tersebut.

Dengan melakukan observasi tersebut, maka seorang pemimpin juga dapat memilih pendekatan yang tepat yang akan diaplikasikan kepada para bawahan pemimpin tersebut, karena cara memimpin seorang pemimpin akan mencerminkan bagaimana sebuah organisasi atau institusi tersebut bekerja serta dapat menjaga tingkat public trust. (*)

(*) Devita Zalfa Salsabila

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

E-mail: devita.zalfa@ui.ac.id

You may also like