Foto: Tim Genial
Genial, Kendari- Polemik Perpanjangan STR yang memberatkan para bidan di Sulawesi Tenggara akhirnya menuai titik terang. Sebelumnya, biaya perpanjangan STR yang mencekik para bidan itu dikritik oleh salah seorang bidan yang juga mantan aktivis PMKRI, Agustina Doren. 

Polemik tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)  Sulawesi Tenggara, Maswati Majid. Setelah itu, Maswati mengajak perwakilan IBI dari berbagai kota dan kabupaten di Sulawesi Tenggara, untuk menggelar rapat terkait polemik tersebut di kediamannya yang berlokasi di Jalan Abunawas, Kota Kendari. Selasa, (24/12).

Perwakilan IBI dari berbagai kabupaten/kota yang hadir pada rapat tersebut yakni, Agustina Doren, Helvita Saranani (Kab. Konawe), Widiya Sari Putri (Kab. Muna), Mulyanti (Kota Kendari).

Berikut hasil rapat terkait polemik perpanjangan STR yang dihimpun Genial.id. 

1.    Midwife Update (MU) wajib diikuti oleh seluruh Bidan. Pelatihan MU akan dikembalikan kepada kabupaten masing-masing dengan biaya MU sebesar Rp 1.000.000.- per orang. Jumlah kuota 30 orang, dengan catatan peserta MU  tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih dari 30 Peserta.

2. Untuk pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) akan tetap dilakukan karena APN merupakan syarat yang wajib diikuti oleh seorang bidan. 
Biaya pelatihan APN dibebankan biaya Rp 3.600.000.- Namun, untuk meringankan biaya bahkan bisa gratis maka setiap pengurus IBI di kabupaten/Kota, diharapkan dapat berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah setempat /DPRD. Hal ini diharapkan agar biaya pelatihan APN dapat diakomodir dalam APBD daerah masing-masing untuk pengajuan proposal bantuan dana Pelatihan APN.

3. Untuk tenaga honorer dan bidan yang dinyatakan tidak mampu, akan dibuatkan in house training untuk persyaratan perpanjangan STR dengan beban biaya Rp 1.800.000.-

4. Untuk biaya ADM Registrasi STR Online:
- Jika melakukan registrasi sendiri maka dikenakan biaya sebesar Rp 155.000 (sudah termasuk pembayaran di bank sebesar Rp 100.000.-)
- Tetapi, jika dibantu dalam pengurusan dibebankan biaya Sebesar Rp 255.000.-

5. Biaya tambahan untuk pendaftaran MU + APN dan penghitungan SKP ke provinsi sebesar Rp 200.000. Ketentuan ini  sudah menjadi kesepakatan bersama. Biaya ini tidak boleh lebih. Jika ada ketua IBI kabupaten/kota yang meminta lebih maka segara laporkan ke pihak berwajib.

6. Setiap anggota bidan yang ingin mendaftar untuk mengikuti pelatihan MU dan APN ke ketua IBI kabupaten/kota masing-masing, wajib meminta tanda bukti pembayaran agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

7. Setiap bidan berhak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA silakan berkoordinasi langsung dengan Ketua IBI di masing-masing kabupaten/kota dan wajib meminta tanda bukti pembayaran.

8. Setiap bidan yang telah memiliki KTA, wajib membayar iuran per bulan sebesar Rp 15.000. Selanjutnya,  ketua IBI di masing-masing kabupaten/kota wajib menyampaikan dana kas yang ada kepada anggota setiap kali pertemuan bulanan, agar terjalin keterbukaan sesama anggota.

9. Untuk bidan D4 dapat mengurus STR dengan sistem naik level, disertakan kelengkapan persyaratan yang ditentukan.

10. Jika ada masalah terkait pengurusan STR, KTA yang lalu dan sampai hari ini belum terselesaikan, diharapkan langsung berkomunikasi kepada ketua IBI di kabupaten/kota masing-masing untuk segera diproses secepatnya. Namun Jika Ketua IBI di masing-masing kota/kabupaten tidak merespon, maka akan ditindaklanjuti oleh ketua IBI provinsi. 

11. Ketua IBI Provinsi  Sulawesi Tenggara, Ibu Maswati Majid berkomitmen untuk membantu rekan-rekan bidan dalam menjalankan profesinya. 

Apabila ada yang merasa kesulitan atau dipersulit, ketua IBI Sulawesi Tenggara, Maswati Majid dengan senang hati membuka ruang diskusi untuk menemukan solusi yang terbaik. (Yog)

You may also like