Wahyu, Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI).
GENIAL.ID, Jakarta - Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi dana penanganan penyebaran virus corona dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melonjak hingga Rpp905,1 triliun. Jumlahnya naik dari sebelumnya sebesar Rp677 triliun.

Diketahui, dana penanganan penyebaran virus corona sudah naik sebanyak tiga kali. Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan sebesar Rp405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp677 triliun, dan awal pekan ini dinaikkan lagi menjadi Rp695,2 triliun.

Dana Rp695,2 triliun itu akan diberikan untuk seluruh sektor yang terdampak penyebaran virus corona. Jika dirinci, pemerintah akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,5 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 trililun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga serta pemerintah daerah Rp106,11 triliun.

Namun alokasi anggaran tersebut serapannya belum maksimal, seperti anggaran untuk kesehatan yang baru 1,54%  dari total Rp87,55 triliun. Selain itu  alokasi perlindungan sosial penyerapannya baru mencapai 28,83 persen dan insentif usaha masih 6,8 persen hingga saat ini. penyerapan masih rendah khususnya kartu prakerja dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang harus diakselerasi.

Menurut Wahyu selaku badan pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI),  pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari mendorong suplay and demand kepada masyarakat, dengan bantuan stimulus, meningkatkan sektor konsumsi rumah tangga, maka dari itu pemerintah harus sesegera mungkin untuk mencairkan anggaran yang direlokasikan untuk masyarakat, jika pendapatan masyarakat meningkat otamatis konsumsinya juga meningkat, ini teori dasar dalam ilmu ekonomi. 

Kondisi krisis akibat pandemik ini memang membutuhkan kerja keras dan professional di bidangnya untuk membantu kabinet kerja Presiden. Kita diperhadapkan dengan 3 krisis secara bersamaan, pertama Krisis Kesehatan, lalu krisis ekonomi, dan yang ketiga krisis politik. Maka dari itu memang dibutuhkan sinergitas antara kementerian dan lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah.

 "Kita apresiasi arahan Pak Jokowi itu dan mendorong Kementerian/Lembaga agar benar benar bekerja extra sesuai harapan presiden," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/6). 

Dia mengatakan  memang kinerja kementerian sangat lamban. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator serapan konsumsi dari dana PEN tidak tercapai.

Menurutnya dalam pemulihan ekonomi tidak adanya planning yang baik dari tiap Kementerian/Lembaga dalam penanganan covid serta pemulihan ekonomi, sehingga dana untuk PEN tersebut tidak terserap sesuai harapan.

"Dan diharapkan juga penegak hukum tidak terlalu mempermasalahkan Kementerian/ Lembaga jika hanya persoalan administrasi agar Kementerian/Lembaga bisa berpacu untuk penanganan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini," ujarnya. 

Menurutnya jika memang diperlukan adanya reshufle, maka kabinet harus diisi dengan orang- orang yang mengerti  akan tupoksinya. Khusunya bidang ekonomi.

"Banyak alumni mahasiswa ekonomi baik dalam maupun luar negeri yang punya track record baik dalam segi perjuangan semasa aktivis maupun dalam jalur akademik,  profesional dan politik yang terakumulasi jadi satu. Kondisi extraordinary seperti saat ini memang membutuhkan menteri/pimpinan lembaga yang bisa mencakup aspek aspek itu, karena pengalaman serta gerakan cepat dan tepat diperlukan untuk mengatasi kondisi seperti saat ini," tutupnya. 

You may also like