Mensos RI, Juliari Batubara
GENIAL.ID, Jakarta - Pemerintah telah bekerja sama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelenggaraan bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Juliari Batubara, kerja sama tertuang pada surat edaran terkait data yang diberikan tidak mengacu pada data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kerja sama dengan KPK sudah kita mulai terbukti dengan adanya SE dari KPK mengenai data yang tidak harus mengacu pada DTKS tapi boleh di luar DKTS boleh dimasukkan dalam penerima bansos," kata Juliari dalam telekonference, Selasa (19/5).

Tidak hanya KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun sudah bekerja sama. Setiap minggu pihaknya sudah menerima banyak saran dari pihak pengawasan keuangan tersebut.

"Kami bekerja erat dengan KPK dan BPKP juga dengan Kejagung menyampaikan apa bila ada temuan di lapangan segera diinformasikan ke kami," jelas Juliari.

Terkait bansos yang dipolitisasi jelang Pilkada, Juliari pun menyerahkan pada Badan Pengawas Pemilu. Namun dia menjelaskan hingga saat ini pihak Bawaslu pun belum melakukan kegiatan lantaran belum masuk dalam masa kampanye.

"Politisasi bansos ini ranah bawaslu, kemensos hanya bisa mengimbau," ungkap Juliari.

"Kita lihat di daerah ada penyaluran menggunakan foto nama ini diselesaikan masing-masing di daerah dengan institusi yang berwenang mengawasi pilkada," tambah Juliari. (Mil)

You may also like