Istimewa
GENIAL.ID, Opini - Akhir-akhir ini, isu politik dinasti menjelang Pilkada 2020 mensesaki ruang media. Baik media cetak, onlie hingga media sosial. Kali ini, isu politik dinasti menyasar elit politik di istana. Yang paling disorot adalah Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, anak sulung presiden, Mas Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi Calon Wali Kota Solo melalui PDI-Perjuangan. Selain itu, dinasti yang juga menjadi sorotan yakni dinasti Ma'aruf Amin dan Prabowo. Plus dinasti Chasan Sochib.

Keikutsertaan Mas Gibran dalam pesta demokrasi kemudian menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada masyarakat yang berpendapat bahwa pencalonan Mas Gibran merupakan proses akumulasi kekuasaan oligarki  Jokowi. Tentunya alasan bagi kelompok yang kontra kerap merujuk pada tesis oligarki Jeffrey Winters. Dikatakan Winters bahwa demokrasi tidak melenyapkan oligarki. Justru malah bersatu. Oligarki bisa tumbuh dan berkembang didukung oleh adanya sumber daya yang kuat baik itu politik maupun modal (kekayaan).

Namun, ada pula masyarakat yang berpendapat bahwa setiap orang mempunyai hak yang setara dalam demokrasi. Demokrasi sebagai sebuah sistem, memang mengedepankan adanya persamaan dan kesetaraan egaliter berkenaan dengan hak dan kewajiban. Termasuk hak untuk dipilih dalam pemilihan umum (pemilu). Mengenai hak dan kewajiban warga negara citizens rights, sudah dijamin oleh konstitusi.

“Kewajiban masyarakat yakni menghormati dan menghargai hak politik setiap orang. Entah ia anak presiden maupun anak seorang Marhaen. Oleh karena itu, demokrasi menuntun manusia untuk bersikap adil. Meminjam istilah Pramudya, Adilah sejak dalam pikiran.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mendukung Mas Gibran, bukan pula untuk menyalahkan kelompok yang mempersoalkan pencalonannya. Demokrasi memang demikian, menyikapi setiap persoalan harus dilihat dari pelbagai sudut pandang, tentunya akan memunculkan pro-kontra. Pepatah minang mengatakan "Basilang kayu dalam tungku, di sinan api makonyo ka iduik",  artinya, perbedaan, persilangan, dan berselisih dalam berpendapat merupakan proses menghidupkan dan mematangkan demokrasi.

Sukarno juga mengatakan, kalau bangsa Indonesia tidak ingin hidup seperti negeri Utara Kuru. Yang nggak ada panas yang terlalu, nggak ada dingin yang terlalu, nggak ada manis yang terlalu, nggak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang. Ora ono panas, ora ono adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang yang cemerlang, Kadyo siniram banyu ayu sewindu lawase. Dalam kitab Ramayana juga disebutkan bahwa negeri demikian tidak bisa menjadi negeri yang besar karena tidak ada perjuangan.

Demokrasi Konstitusional

Demokrasi sudah berkembang pesat dan sudah merwarnai peradaban bangsa indonesia modern. Sistem demokrasi hasrus diakui merupakan sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi [vide: pasal 1 ayat (2) UUD’45]. Seperti dikatakan Abraham Lincoln, Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Paska reformasi dan amandemen UUD'45, kedaulatan rakyat benar-benar diakui. Misalnya, dalam proses memilih pemimpin tidak lagi menjadi kewenangan Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi, proses pemilihan itu diserahkan kepada rakyat melalui pemilu yang demokratis. Tak hanya itu, rakyat secara konstitusional juga memiliki hak untuk dipilih, dalam konteks ini menjadi calon kepala daerah.

Hak konstitusional a quo, sudah tertuang dalam UUD’45. Mulai dari Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) dan Pasal 28D ayat (3), secara jelas mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak dipilih juga diatur dalam tingkat UU. Seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 menyebutkan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 21 ayat (1, 2 dan 3).

Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat melakukan Uji materil Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana. Mengatakan, nampak pembedaan dengan maksud untuk mencegah kelompok atau orang tertentu untuk menggunakan hak konstitusinya yakni hak untuk dipilih.

Beranjak dari fakta hukum tersebut maka setiap orang punya hak dan jangan diputus haknya untuk dipilih. Apalagi bersembunyi dibalik dalil dinasti dan oligarki. Oleh karena itu, seyogyanya hak setiap orang harus dihormati dan dihargai. Dalam artian, demokrasi merupakan sikap toleran, kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain (Print, Orstrom dan Nielson, 2002).

Untuk itu agar demokrasi di masa depan menjadi lebih baik dan berkualitas. Maka hal penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan, mengembangkan pemahaman, kesadaran berdemokrasi dan berkonstitusi ditengah masyarakat. Demokrasi secara substantif bukan semata keterlibatan publik secara elektoral, seperti Pilkada dan Pileg (Fachruddin:2006). Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai- nilai demokrasi  (Sukron Kamil, 2002).

Meralisasikan nilai-nilai demokrasi mutlak harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu, demokrasi konstitusional berdasarkan pancasila yaitu demokrasi berketuhanan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan dalam perwakilan, dan keadilan sosial. Pada gilirannya, proses demokratisasi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bukan saja lihai mengelola pemerintah, namun mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. [*]

 

*Oleh: Arif Budiman

Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

You may also like