Ian Suherlan/Net
GENIAL.ID. Pemenuhan pangan merupakan salah satu masalah yang sulit terpecahkan. Masalah ini sudah lama menjadi agenda prioritas, paling tidak selama 15 tahun terakhir. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, pemenuhan pangan termasuk satu dari tujuh agenda prioritas pembangunan yang sama pentingnya dengan pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan. Sektor-sektor tersebut menjadi bagian dari upaya “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas”.

  Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang subur, namun untuk memenuhi kebutuhan pangan bukanlah perkara mudah. Banyak faktor yang mempengaruhinya yang menyebabkan kebutuhan pokok tersebut tak terpenuhi. Dua faktor yang sangat umum dan mudah dikenali adalah: (a) ketersediaan lahan pertanian yang terus menyusut akibat berubah fungsi baik untuk kegiatan industri maupun pembangunan infrastruktur, dan (b) perubahan iklim global yang menyebabkan curah hujan tidak stabil. Masalah turunannya adalah ketidakstabilan air: banjir di musim hujan atau kekeringan di musim kemarau.



Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama satu tahun turut mempengaruhi masalah pangan sehingga menjadi isu yang menarik perhatian, baik di tingkat global maupun nasional. Di tingkat global, yang mendapat perhatian khusus Food and Agriculture Organization (FAO) adalah soal lahan. FAO memproyeksikan kebutuhan lahan pertanian bisa mencapai 5,4 miliar hektar pada 2030 dari kondisi saat ini 5,1 miliar hektare. Sejalan dengan proyeksi global, kebijakan di tingkat nasional tak hanya berkaitan dengan peningkatan luasan lahan, tetapi juga menyangkut “perberdayaan” dan “nilai tambah” yang selayaknya diterima oleh petani. 

Food Estate menjadi salah satu upaya Pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan diproyeksikan sebagai lumbung pangan terintegrasi. Kebijakan Food Estate ini tak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan domestik, tetapi juga membantu petani untuk meningkatkan pendapatan lewat hilirisasi industri. Secara konseptual, Food Estate merupakan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan dalam suatu kawasan tertentu.

Dua lokasi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara menjadi “percontohan” proyek strategis nasional ini. Di Kalimantan Tengah, areanya meliputi Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Lahan sawah seluas 148.000 hektare yang sudah tersedia sumber pengairannya akan ditanam padi, sedangkan lahan seluas 622.000 haktare yang belum tersedia sumber pengairannya akan dikembangkan untuk tanaman industri seperti singkong, jagung, dan budidaya peternakan. 

Sementara di Sumatera Utara, berada di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas lahan sekitar 30.000 hektare. Saat ini sedang dikerjakan sebuah klaster terpadu seluas 1.000 hektar sebagai percontohan nasional. Food Estate ini akan menghasilkan komoditas kentang, bawang merah, dan bawang putih. Selain Humbang Hasundutan, terdapat tiga kabupaten yang akan menerapkan program Food Estate yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Bharat.

Selain Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara yang dibangun lebih awal, kebijakan ini akan diperluas ke seluruh Indonesia. Tahap terdekat pengembangan adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Sejumlah BUMN klaster pangan juga tengah menggarap Food Estate di Jawa Barat seluas 1.000 hektare.

Penekanan pembangunan Food Estate yakni pada hilirisasi hasil produksi petani. Selama ini, keuntungan petani di hulu amat kecil sedangkan di hilir bisa mencapai 300 persen lebih tinggi. Dengan adanya Food Estate, petani yang selama ini membudidayakan komoditas pangan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pengembangan kawasan Food Estate juga bertujuan untuk membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern, mendorong sinergitas dengan stakeholders serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi.

Pengembangan pertanian di wilayah Food Estate dilakukan melalui teknologi modern secara intensif guna meningkatkan produksi dan indeks pertanaman. Food Estate disebutkan sebagai “kesempatan emas” bagi Indonesia untuk mewujudkan pertanian modern melalui pengembangan alat dan mesin pertanian. Selain berkenaan dengan alat dan mesin pertanian, Kementerian Pertanian juga akan terus mendorong pengembangan varietas benih unggul, serta distribusi pupuk sehingga bisa tepat sasaran.

Peran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian adalah mengawal dan mendampingi SDM pertanian mendukung korporasi petani, terutama melalui penyuluhan dan mengembangkan korporasi petani. Penyuluh berperan penting pada korporasi petani di Food Estate, baik untuk input sumberdaya meliputi budaya kerja/etos, pengetahuan, penetapan model bisnis, membangun lembaga dan legalitas, maupun promosi mencakup kemitraan, modal dan investasi.

Kementerian Pertanian memastikan proyek food estate di Kalimantan Tengah dilakukan dengan sangat hati-hati karena beririsan langsung dengan lahan gambut. Food Estate tidak dibangun pada lahan gambut dalam dan sedang demi menjaga ekosistem lingkungan. keseimbangan tata air di lahan gambut bisa tetap terjaga dan kegiatan produksi pangan bisa berjalan. Selain itu, status lahan yang digunakan juga bebas dari hutan atau kawasan yang dilindungi.

Kalangan masyarakat sipil telah lama mewanti-wanti penggunaan lahan untuk Food Estate di kawasan hutan. WALHI misalnya menganggap penerbitan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate akan memperkuat dominasi korporasi terhadap kawasan hutan Indonesia. Permen ini disinyalir menambah varian perizinan baru di kawasan hutan. Bahkan, menurut WAHLI, laju penebangan hutan alam akan menjadi konsekuensi logis dari Permen ini.

Meskipun Food Estate disertai kekhawatiran akan berdampak buruk terhadap lingkungan, namun sebagai upaya percepatan perwujudan ketahanan pangan, lumbung pangan terintegrasi ini patut diapresiasi. Apakah menguntungkan atau merugikan petani, nanti dapat dievaluasi setelah berjalan sekian tahun. Jika berhasil menopang ketahanan pangan, maka Food Estate tak hanya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan tetapi juga wujud nyata Nawacita butir keenam, yaitu “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.” [***]

Ian Suherlan

Peneliti Policy Research Center (PRC)

 

You may also like