Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Desa Tersana.
GENIAL.ID, Indramayu -   Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tersana, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu yang sudah berlangsung berjilid-jilid menuai respon dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Husin.

Dia merasa prihatin dengan penanganan kasus Kepala Desa (Kuwu) Desa Tersana. Dengan lambatnya penanganan kasus ini berujung pada aksi unjuk rasa yang berulang kali dan viral,  sehingga menciptakan instabilitas politik. 

Menurutnya tuntutan yang diperjuangkan oleh warga sudah jelas yakni diduga Kepala Desa telah melakukan pelanggaran administratif dan pidana, yakini telah menyalagunakan wewenangnya dengan menyerahkan asset desa tanpa syarat sebelum menjabat kepala desa dan setelah menjabat kepala desa.

Dimana ada temuan surat penyerahan asset desa selama 5 tahun kepada warga lain dimana surat-surat tersebut sudah diakui sendiri keberadaannya dan kebenarannya oleh pihak terkait antara Kuwu Tersana dan Sudarta sebagai salah satu jaminan pembayaran hutang pencalonan kepala desa pada 2017 lalu.

Menyikapi hal tersebut, Husin menyarankan agar warga Desa Tersana membuat surat kronologis pelanggaran administratif maupun pidana yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Tersana yang yang ditunjukan ke Bupati Indramayu, Inspektorat, Kapolres Indramayu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Asisten Daerah Satu dan DPRD Kabupaten Indramayu. 

"Ini nantinya sebagai dasar untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi terkait sanksi apa yang akan diberikan kepada Kuwu Tersana nantinya," ujarnya dalam keterangannya,  Sabtu (4/6).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan 12 Indramayu- Cirebon melanjutkan bahwa nanti hasil investigasi menjadi dasar rekomendasi sanksi  apa yang harus diberikan kepada Kuwu Tersana apa berupa pemberhentian jabatan sebagai kepala desa karena telah melakukan pelanggaran administratif dan pidana atau berbentuk sanksi lain. 

"Hasil investigasi 6 lembaga terkait menjadi dasar kepolisian atau inspektorat melakukan tindakan hukum sesuai pelanggaran yang dilakukan” ungkapnya

Lebih lanjut dia menjelaskan dari surat kronologis yang dibuat warga Desa  Tersana ini  nantinya ditembuskan kepada  DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai dasar  pihaknya untuk mempertanyakan kinerja  6 lembaga terkait untuk mempertanyakan kerja-kerja mereka dalam merespon pengaduan yang disampaikan oleh warga. 

"Jika ada pelanggaran administratif segera ditindak secara administratif. Jika ada pidana segera di tindak secara pidana agar tidak menimbulkan aksi unjuk rasa ber jilid-jilid yang bisa menyebabkan  instabilitas politik pemerintah apa lagi menjelang pilkada," jelasnya.

You may also like