Istimewa
Genial -   Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan mengatakan di dalam perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  merupakan salah satu pelaku penting dalam kegiatan ekonomi. Bersama-bersama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi, BUMN juga merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi.

Maka itu, dia mengusulkan untuk ke depan perlu adanya super-holding BUMN.  Sehingga, keberadaan BUMN benar-benar akan menjadi sebagai garda ekonomi Indonesia.

Menurutnya langkah yang sudah dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir telah  menunjukkan keseriusan di dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. 

"Adanya pembongkaran kasus dan perombakan di BUMN menjadi bukti mulai adanya keseriusan di BUMN. Apa yang dilakukan Menteri BUMN menjadi hal positif," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2).

Fajar pun memberi catatan. Bahwa dari sekian kasus yang terjadi  menandakan bawah di BUMN perlu adanya supervisi atau satgas sebagai upaya untuk menjaga pengelolaan BUMN kedepan semakin membaik. Sehingga mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dan uang negara yang hilang.

" Visi Menteri yang bagus harus ditopang oleh direksi yang  cakap dan mampu melaksanakan visi tersebut," ungkap Fajar.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Menteri Erick telah banyak  melakukan gebarakan. Gebrakan yang dilakukan antara lain: Pertama, membenahi internal kementerian dengan mencopot sejumlah deputi. Kedua, merombak direksi dan komisaris.

"Ketiga, membongkar penyelundupan kendaraan mewah dan menyelematkan Jiwasraya. Upaya penyelamatan PT Asuransi Jiwasyara (Persero) yang berlarut-larut pun membuat Erick berencana membentuk holding asuransi," jelasnya menambahkan.

Keempat, melarang bagi-bagi souvenir dan efisiensi perjalanan dinas. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tertanggal 5 Desember 2019, tentang Larangan Memberikan Souvenir atau Sejenisnya. Tujuannya, untuk efisiensi dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

"Kelima, memperbaiki kinerja perusahaan milik negara dengan memperketat perizinan pembentukan anak, cucu, hingga cicit BUMN. Hal ini dipertegas lewat penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019," demikian Fajar.  (Mir) 

You may also like