Galan Rezki Waskita
GENIAL.ID - Sepuluh bulan bukanlah waktu yang singkat untuk jauh dari interaksi sosial. Ada banyak pembatasan ruang gerak. Fenomena ini tidak mengecualikan aspek vital seperti pendidikan. Sementara, untuk perkembangan masa depan akan selalu diperlukan regenerasi pengetahuan. Yang menjadi masalah, pendidikan bukan saja kehilangan perkembangan, namun juga mengalami kemunduran kualitas. 

Demi meminimalisir kondisi tersebut, dicetuskanlah sisitem Belajar Dari Rumah (BDR). BDR adalah konseling pertama yang dilakukan pemerintah. Aspirasi tak terucap ditangkap dari kekhawatiran masyarakat atas penyebaran covid-19. Dengan ini terdapat tuntutan kolektif antara regulasi dan objek yang diregulasikan. 

Guru dan murid sama-sama memiliki stantar kompetensi untuk mencapai status mereka. Siswa dapat disebut sebagai murid jika dibina oleh sosok guru. Adapun guru dianggap berkompeten jika mereka lulus dalam tes PNS yang diselenggarakan negara. Posisi ini tidak cukup baik jika digantikan orang lain termasuk orang tua siswa. 

Namun yang terjadi adalah seperti mempekerjakan tenaga non-profesional dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Mayoritas wali murid bukan hanya tidak paham materi, tapi juga tidak memahami metode ajar. Intensitas pertemuan mungkin saja adalah nilai lebih. Namun kualitas tidak dapat dijamin sekalipun yang disubstansikan adalah pendidikan kecakapan hidup.

Hanya saja, realisasi semacam ini adalah satu-satunya alternatif yang mampu mencukupi kebutuhan pendidikan kala itu. Namun tidak pula berarti bahwa pengkajian berhenti dilakukan.

Catatan besar pemerintah mengungkapkan adanya penurunan eksistensi pendidikan. Rangkuman itu tertuang dalam beberapa masalah. Dikatakan bahwa adanya kerentanan eksploitasi anak selama BDR. Kekerasan fisik maupun verbal pada anak  menjadi bumbu yang sulit dihindarkan. Terlebih, terdapat ketidak percayaan atas pelayanan pemerintah melalui instansi pendidikan.

Riset tersebut akhirnya memperoleh kesimpulan untuk adanya revitalisasi kembali. Maka per-Januari 2021, diperkenankan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakanPendidikan Tatap Muka (PTM). Sekali lagi, semua pihak dituntut memberikan inovasi terbaiknya. Bukan hanya pada cara mengajar, namun memperhatikan materi terapan pasca BDR.  

Peserta didik setidaknya pasti memiliki depresi ringan atas sistem penugasan selama di Rumah. Untuk itu yang paling utama adalah mendengarkan pendapat mereka. Setiap guru di mata pelajaran apapun harus memancing siswanya untuk bersuara tentang keluh kesahnya. Dengan ini akan  ditemukan cara-cara yang baik untuk menangani kebosanan tersebut. 

Metode ini akan lebih efektif setidaknya untuk membuat siswa merasa pendapatnya didengarkan. Lebih jauh, langkah demikian dapat digunakan untuk mengetahui cara belajar yang dibutuhkan siswa. Berikutnya, atas keluhan yang disampaikan, guru akan mampu merumuskan materi transisi. Nantinya, tabulasi itu harus disesuaikan dengan regulasi yang ditentukan pemerintah.

Artinya, yang perlu dikedepankan adalah proses konseling. Bimbingan ini harus dilakukan secara berkala. Meskipun ada Poksi khusus pada Guru BK, tapi guru dan sekolah secara keseluruhan adalah psikolog bagi siswa. Tuntutan ini sebenarnya sudah ada sebelumnya. Sebagai bukti, pada jenjang SMA sederajad, ditentukan penjurusan-penjurusan. 

Dalam penentuan tersebut, kerap kali dipatok berdasarkan nilai mata pelajaran yang dominan dan mumpuni untuk penjurusan yang dimaksud. Artinya, terdapat pengertian-pengertian yang dilakukan pendidik bahkan melampaui yang dibutuhkan siswanya. Terlebih dalam fase ini, skala prioritas akan mudah ditentukan. 

Dengan demikian akan ada capaian-capaian yang terukur dan sistematis. Sebagai contoh, sebelumnya dalam menangani krisis Covid-19, pemerintah menggelontorkan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Berikut juga bantuan subsidi lain seperti modul pembelajaran. Dalam hal ini, tentunya telah ada pemetaan kebutuhan masing-masing daerah.     

Gagasan seperti itu bukan semata-mata hanya untuk mengembangkan harmonisasi di lingkungan sekolah. Ini adalah perintah yang diwariskan dalam PP No.29/1990. Dalam bahasan Pendidikan Menengah Pasal 27 ayat 1, bimbingan konseling adalah cara membentuk pribadi siswa. Pada prinsipnya, pelayanan ini adalah untuk menemukan kenyamanan bagi siswa dalam menghadapi kegamangan pikirannya.

Jika dinalarkan, maka intensitas perhatian non akademis perlu dimasifkan. Pengertian atas kebutuhan pada meja teknis seperti ini agaknya bukan sesuatu yang sulit. Pondasi sudah dibangun dengan batu-batu yang besar. Pada 5 Januari kemarin Kemendikbud menyatakan komitmennya melalui prioritas pendidikan 2021. 

Disebutkan terdapat 1.095 juta mahasiswa dan 17,9 juta siswa memperoleh potongan biaya pendidikan. Akan disediakan pelayanan pendidikan khusus kemasyarakatan dan kebencanaan dengan target 42.844 sekolah. Diadakan pula tunjangan profesi dengan target 363 ribu guru. Pemerintah juga akan menyediakan sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah. 

Prioritas  yang dimunculkan ini sekali lagi adalah hasil dari proses konseling yang panjang dan sistematis. Sehingga berikutnya, pilar ilmu pengetahuan akan terbentuk melalui konseling lanjutan dari tangan para guru. Akhirnya, akan didapati manusia-manusia yang tumbuh degan kokoh. Mereka akan menjadi rumah yang menggodok generasi berikutnya.

Sistem periodikal ini adalah manifestasi dari merdeka belajar yang dicita-citakan. Sehingga, merdeka belajar bukan lagi hanya jargon filosofis melainkan juga gerakan intelektual.Januari ini adalah kesempatan untuk mengembalikan marwah pendidikan. Artinya, diperlukan sikap cekatan dalam mentabulasi semua kebutuhan. Dengan demikian, progres perbaikan bukanlah capaian yang sulit untuk direalisasikan. (***)

Oleh: Galan Rezki Waskita (Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang)

You may also like