Ket. Foto. Aktivis perempuan yang juga berprofesi sebagai bidan, Agustina Doren (Istimewa)
Genial - Kebijakan Pemberlakuan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan menuai kritikan, khususnya tenaga Bidan yang menjalankan Praktik Kebidanan diberlakukan sehubungan dengan dikeluarkannya Standar Kompetensi Bidan Oleh Kementerian Kesehatan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, salah satu komponen di dalamnya berisi mengenai standar kompetensi bidan di Indonesia, sebagai landasan untuk melakukan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Standar kompetensi bidan

Kompetensi ke-1 : Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.

Kendati pun standarisasi kompetensi Kebidanan melalui penerbitan STR ini tentunya menjadi pendorong untuk meningkatkan kompetensi lulusan serta meningkatkan profesionalitas bidan oleh masyarakat, maupun oleh instansi layanan kesehatan.

Pemberlakuan standarisasi kompetensi kebidanan ini akhirnya menuai kontroversi di tataran para lulusan kebidanan. Hal ini dikarenakan proses perpanjangan STR yang ribet serta biayanya yang sangat memberatkan para Bidan. 

Wakil Ketua Komunitas Peduli Kesehatan Reproduksi, Agustina Doren mengutarakan keluhannya kepada Genial.id terkait hal ini. Agustina memandang, masalah yang dihadapi oleh banyak lulusan saat ini adalah begitu susahnya untuk mendapatkan STR, dan ribetnya prosedur perpanjangan STR serta biaya perpanjangan STR yang sangat memberatkan Para Bidan. 

"Hal ini mengakibatkan setelah lulus perkuliahan, banyak tenaga kesehatan khususnya BIDAN cenderung menganggur cukup lama, karena tidak bisa bekerja bila belum memiliki STR,” keluh Agustina Doren. 

Sedangkan, Lanjutnya, syarat untuk perpanjangan STR yang harus dilakukan setiap 5 (lima) tahun bagi seorang Bidan di seluruh Indonesia. Untuk perpanjangan STR  harus bahkan wajib mengikuti MU (Midwifery Update) yang berguna sebagai pendidikan berkelanjutan dengan memberikan penyegaran, meningkatkan dan mempertahankan kompetensi bidan sesuai dengan perkembangan pelayanan kebidanan melalui Midwifery Update kepada seluruh anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Selain itu, para bidan juga mengikuti pelatihan APN, meski APN bukan persyaratan wajib selama nilai SKP seorang bidan memenuhi standar. Sebab, siapapun yang tidak memiliki STR, sesuai aturan dilarang melakukan tindakan medis.

"Permasalahan yang terjadi saat ini adalah biaya perpanjangan STR bidan tak setara dengan gaji yang didapat. Apalagi sejumlah bidan yang masih menjadi tenaga honorer di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)." Ungkapnya. 

Agustina menegaskan, kelayakan dan kesehatan masyarakat Indonesia adalah hal yang utama. Sebab itu, para bidan harusnya tidak perlu diberikan beban dalam proses perpanjangan STR yang bertele-tele dengan beban biaya yang cukup besar.  

Mantan Aktivis PMKRI ini berharap, ke depannya harus ada upaya evaluasi bersama IBI. Khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah setempat untuk sedikit meringankan beban biaya Perpanjangan STR. 

Kalau tidak bisa digratiskan, tambahnya, minal mengurangi biaya sesuai kondisi dan kebutuhan. Jangan membuat beban untuk bidan yang sudah melayani masyarakat.

"Siang dan malam para bidan tak kenal lelah, mereka mengabdi untuk tingkatkan kesehatan masyarakat. Namun para pihak terkait tidak bisa memikirkan nasib para bidan. Malah memenjarakan para bidan dengan biaya perpanjangan STR," tegas Agustina Doren. (Yog)

You may also like