Istimewa
GENIAL.ID, Sintang-  Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Sintang mendatangi KPU, Bawaslu dan Polres Sintang guna menyampaikan sikap terkait Pilkada dan agenda-agenda PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. 

BBHAR Sintang yang dikomandoi oleh Anderson bersama rekannya terlebih dahulu mendatangi KPU Sintang. Saat di KPU, Anderson menyampaikan beberapa poin kepada Hazizah selaku Ketua KPU.

“Kedatangan kami selaku Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Sintang ingin menanyakan kepada KPU terkait tahapan-tahapan Pilkada ini sudah sejauh mana dilaksanakan oleh KPU. Kami juga ingin menegaskan bahwa undangan kepada pemilih harus diterima langsung oleh pemilih, dan berikut kami ingin menanyakan secara pasti berapa jumlah TPS di Kabupaten Sintang,” ujar Anderson di Sintang, Rabu  (16/09). 

Terkait apa yang diutarakan oleh BBHAR, Ketua KPU Sintang Hazizah mengatakan hal yang dilakukan oleh BBHAR sudah tepat. Karena membantu proses Pilkada berjalan lancar. 

“Tentu kita menginginkan agar proses Pilkada 2020 berjalan lancar. Untuk itu, terkait apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari BBHAR, KPU Sintang menyampaikan beberapa poin bahwasanya, sejauh ini, tahapan Pilkada sudah sampai di tahap rekapitulasi data pemilih sementara (DPS), dan untuk data TPS berjumlah 1.186 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang,” ungkap ketua KPU Sintang tersebut.

Selanjutnya, BBHAR menuju Bawalu Sintang untuk menyampaikan Kepada Bawaslu terkait agenda partai, dimana DPC PDI Perjuangan Sintang akan menggelar acara Rakercabsus dalam waktu dekat. 

“Dengan hal ini, BBHAR meminta berbagai syarat perijinan dari Bawaslu guna terselenggaranya agenda partai tersebut. Selain itu, BBHAR juga meminta pelanggaran Pilkada ditindak tegas oleh Bawaslu,” ujar Anderson. 

Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Sintang, Fransiskus di hadapan BBHAR mengapresiasi langkah  BBHAR sudah sangat tepat. 

Ketua Bawaslu Sintang tersebut  juga menyatakan akan siap memberi izin dengan ketentuan yang telah ditetapkan. "Dari maksud dan tujuan BBHAR yang menyampaikan bahwa ada agenda partai yang digelar PDI Perjuangan Sintang dalam waktu dekat, akan diberi izin dengan ketentuan, mengantongi izin dari pihak kepolisian, rekomendasi dari gugus tugas Covid-19 dan mematuhi protokol pencegahan Covid-19,” ungkap Fransiskus. 
 
Selain itu, lanjut Fransiskus, Bawaslu akan menindak tegas apabila terjadi kecurangan dalam Pilkada. “Bawaslu juga berkerjasama dengan KPU dan pihak Kepolisian untuk pengamanan Pilkada. Bawaslu akan bersikap netral dan tidak berpihak pada Paslon manapun,” tegas Fransiskus. 

Selain KPU dan Bawaslu, BBHAR juga mendatangi Polres Sintang. Dalam hal ini BBHAR membahas tentang penggunaan sosial media. “Untuk Polres dan pihak kepolisian, BBHAR mengimbau agar Polres ikut memantau masyarakat agar bersosial media yang baik, menjaga etika bersosmed, tidak mudah terpancing dan terprovokasi oleh isu-isu yang dapat merusak Pilkada 2020,” tutur Anderson di hadapan Wakapolres Sintang, Alber Manurung.

Menanggapi apa yang disampaikan BBHAR, Wakapolres Alber Manurung, menyampaikan sejauh ini, Polres Sintang sudah memiliki tim khusus untuk memantau Pilkada Sintang 2020 di Sosial media. Hal ini bagi pihak kepolisian penting karena rawan terjadi isu provokasi di Sosmed. “Selain memantau kerawanan Pilkada di sosial media, logistik KPU juga akan dijaga dan dikawal oleh Kepolisian dan TNI,” ujar Wakapolres Alber Manurung. 

Jadi, lanjutnya, KPU bekerjasama dengan polisi dan TNI untuk mengawal Pilkada dan menyalurkan surat suara ke TPS-TPS.

You may also like