Yensiana
Genial - Tahukah Sobat Genial? Enam belas Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) Yang ditarik dari tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember, adalah momen penting dalam memperingati dan mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Tanggal 25 November merupakan hari yang diperingati sebagai hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan, sedangkan 10 Desember merupakan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. 

Hal ini sengaja ditarik dengan rentang hari selama 16 hari untuk menggambarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang patut diperhatikan bersama. 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) semenjak dicetuskan pada 1948, merupakan Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia (Resolusi 217/III) telah diakui sebagai perangkat internasional yang merupakan ujung tombak bagi pelaksaan hak-hak dan prinsip tentang persamaan, keamanan, integritas dan martabat seluruh pribadi manusia tanpa diskriminasi. HAM mempunyai tonggak penting bagi peningkatan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. 

Kekerasan Seksual Meningkat

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan secara umum meningkat. Pada tahun 2018 sebanyak 406.178 Kasus naik 14% dari tahun sebelumnya (CATAHU 2018) yaitu sebanyak 348.446. 

Sementara jumlah kasus kekerasan secara umum, berdasarkan data provinsi tahun 2018 (Dalam CATAHU 2019), provinsi dengan kasus tertinggi Jawa Tengah (2.913 kasus), disusul DKI Jakarta (2.318 kasus), dan Jawa timur (1.531 kasus). 

Selanjutnya, kekerasan berdasarkan relasi personal/privat bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan fisik (41%) dan kekerasan seksual (31%). Kekerasan seksual masih menjadi momok paling mengerikan menempati urutan kedua, setelah kekerasan fisik. 

Lebih daripada itu, kasus kekerasan bersifat verbal  di media sosial seperti kata-kata kasar atau hal-hal yang memojokkan perempuan.

Berdasarkan data tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (Ranah Personal) dengan angka 71 % (9.637), yang juga meningkat di tahun ini pada kekerasan seksual ranah KDRT/ranah personal dari yang tahun lalu sebanyak 175 kasus menjadi 192 kasus (perkosaan dalam perkawinan).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan, yang semakin menggurita di republik ini menggambarkan mitos patriarki masih mengikat perempuan dalam kedudukannya. Selain itu, diskriminasi berbasis gender dengan sendirinya membongkar tumpulnya komitmen negara untuk memberi perlindungan khusus pada perempuan dan anak. 

Faktor Penyebab

Ada dua faktor penyebab yakni faktor internal dan eksternal, yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual dan kekerasan bersifat verbal terhadap perempuan. 

Faktor internal diantaranya Faktor ekonomi dalam keluarga, perilaku hidup konsumtif, kurang dan lemahnya kesadaran terhadap literasi yang juga merupakan penyebab terjadinya perilaku kekerasan.

Tingkat literasi yang rendah berdampak pada ketidaktelitian masyarakat mengonsumsi informasi. Akibatnya informasi yang diproduksi kemudian diserap secara mentah tanpa dikaji dan dicari kebenarannya terlebih dahulu

Faktor eksternal terdiri atas pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, pemerintah yang kurang tegas menanggapi kasus dan peristiwa kekerasan yang terjadi.  

Lemahnya perhatian dan penanganan kasus ini, mengakibatkan para pelaku tetap tidak merasa jera. Para pelaku merasa bahwa melakukan kekerasan  terhadap perempuan, merupakan suatu hal yang biasa dan wajar, sehingga tidak ada ketakutan terhadap hukum karena penegakan hukum yang lemah dan tumpul.

Kemudian pada tahun 2016 DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai salah satu RUU usulan DPR. Namun yang menjadi keprihatinan hari ini ialah ketidakjelasan daripada RUU tersebut yang sampai hari ini masih belum di sahkan.  

Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata ketidakseriusan pemerintah dalam menyikapi perilaku kekerasan (secara Khusus Kekerasan Seksual) terhadap perempuan.

Fakta hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proyek humanisasi di Indonesia masih menjadi mitos yang memperalat perempuan. Diskriminasi, tindakan penganiayaan dan perendahan martabat adalah wujud dari penyimpangan (deviasi) dan pengingkaran terhadap agenda humanisasi. Dehumanisasi adalah bentuk dari gelapnya memaknai humanisasi itu sendiri. 

Negara yang masih menyimpan mitos keluguan terhadap gender ini, sebagai sesama manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia, kita harus keluar dari kotak mitos ini. 

Praktik pengingkaran terhadap martabat perempuan harus menemui titik terang. Korban kekeresan seksual harus ada upaya yang mendukung langkah korban dalam menindaklanjuti kasus kekerasan yang dialaminya, berpijak dan berpegang pada hukum dan undang-undang yang jelas adalah hal yang utama. 

Kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggal 5 hari lagi menjadi momen penting untuk kita semua kaum perempuan, untuk memberikan kesadaran kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk lebih serius menyikapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk pengesahan RUU PKS. 

Dari konteks teologi, mari kita menaruh kepekaan, membangun kesadaran,  bahwa laki-laki dan perempuan adalah gambaran Allah (Imago Dei) yang nyata di dunia ini.


Yensiana

Penulis adalah PP PMKRI Lembaga Pemberdayaan Perempuan

You may also like