Istimewa
Genial - Beberapa hari yang lalu, Gibran Rakabuming Raka, anak sulung  Presiden Jokowi mendaftar menjadi bakal calon walikota Solo melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran Gibran di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah diiringi oleh para pendukungnya. Peristiwa ini merupakan sebuah pernak pernik jelang Pilkada dan itu sesuatu yang biasa saja.

Namun, pendaftaran Gibran ini menjadi perbincangan dan perhatian publik, karena Gibran adalah anak sulung dari presiden yang saat ini sedang berkuasa.  Pelbagai anasir disampaikan oleh para politisi maupun pemerhati politik di tanah air. 

Sebagai warga negara Indonesia dan sudah cukup umur sesuai UU Pilkada, maka Gibran sedang melaksanakan hak konstitusional nya untuk maju dan ikut "bertarung" dalam Pilwako Solo. Pun pilihan Gibran mendaftar melalui PDI Perjuangan juga hak politik yang sah dan di atur sesuai UU Pilkada. Kemunculan Gibran sebagai bakal calon walikota Solo, sebagai bentuk implementasi kesamaan kedudukan semua warga negara dalam politik juga tak ada yang mempersoalkan. 

Namun, menjadi perbincangan publik karena Gibran adalah anak Presiden yang sedang berkuasa yang tentu saja memunculkan anasir politik dinasti. Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Politik dinasti sejatinya adalah praktik politik yang dijalankan oleh kerajaan, dimana kekuasaan diberikan atau di wariskan secara turun temurun agar keluarga tetap berada dan mengkontrol kekuasaan.

Politik dinasti merupakan sebuah gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Secara kekinian neopatrimonial, unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru.

Dulu, pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. 

Jika menilik Gibran, memang selama ini tidak pernah menjadi kader partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan. Sejak Jokowi jadi walikota Solo (2 periode), gubernur Jakarta dan sekarang Presiden, Gibran sepanjang perjalanan politik ayahnya (Jokowi) tidak pernah terlibat dalam aktivitas politik elektoral maupun politik ideologis. Semua perjalanan politik Jokowi melalui PDI Perjuangan dan Jokowi pun kader PDI Perjuangan. 

Belakangan, ketika akan mendaftar menjadi bakal calon walikota Solo, barulah Gibran mendaftar menjadi anggota PDI Perjuangan, sekedar memiliki Kartu Tanda Anggota partai bukan sebagai kader. PDI Perjuangan adalah partai kader, semua melalui tahapan tingkatan pengkaderan. Konsistensi PDI Perjuangan melakukan pengkaderan secara massif menjadi kekuatan utama partai ini mengarungi pertarungan politik elektoral, dan konsistensi sebagai partai kader sudah diketahui secara luas oleh publik sebagai kekuatan PDI Perjuangan baik ketika menjadi oposisi maupun sebagai partai pemenang.

Baca Juga: 

PDIP: Tidak Ada Keistimewaan untuk Gibran

Pada kondisi inilah, Gibran menjadi dituduh sebagai politisi "aji mumpung" dan Jokowi sebagai orang tuanya disinyalir sedang mempersiapkan keluarga nya yang tentu saja mengarah pada politik dinasti. Jika saja, Gibran aktif dalam kegiatan politik kepartaian maupun elektoral, mungkin tuduhan aji mumpung atau politik dinasti akan gugur secara sendiri nya.

Lihat saja, Puan Maharani, dulu juga dituding bentuk politik dinasti. Tetapi Puan Maharani, membuktikan bahwa dia memang lahir dari proses pengkaderan dan matang dalam semua aktivitas politik partai maupun politik elektoral. Sekarang Puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI, semua pihak bisa menerima dan kalau pun ada yang menuding itu politik dinasti, karena Puan anaknya Megawati, tudingan itu tak berdasar dan tidak memiliki argumentasi yang kuat, karena Puan telah melalui semua proses politik pengkaderan dan pengalaman ikut dalam politik elektoral. 

Baiknya, Gibran, memperkuat dulu basis ideologis nya sebagai politisi, memperkaya pengalaman politik ideologis maupun elektoral sehingga jikapun maju sebagai walikota atau apapun, masyarakat bisa melihat track record politik nya maupun karyanya untuk melayani rakyat. Menjadi walikota tidak cukup bermodalkan anak muda yang baik, tetapi memerlukan pengalaman melayani rakyat, mengelola birokrasi, mengerti anggaran publik dan lain sebagainya.

Masih ada waktu untuk Gibran, jadi lah anak muda yang progresif, kreatif, memiliki kompetensi sehingga dengan sendirinya tudingan aji mumpung atau politik dinasti akan pudar dengan sendirinya. Karena kita memang tidak bisa memilih lahir sebagai anak siapa, tetapi mengelola negara/rakyat juga tidak bisa try and error. 

Penulis : Mahmuddin Muslim (Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia)

You may also like